Efektivitas Pemberantasan Korupsi dalam Dinamika Kewenangan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia
Kata Kunci:
Pemberantasan Korupsi, Kewenangan, Penyelidikan dan PenyidikanAbstrak
Corruption is a form of criminal activity with severe implications for a country, making the eradication of corruption a highly advocated issue worldwide, including in Indonesia. The handling of corruption cases in Indonesia, particularly regarding the authority to conduct investigation and prosecution, is carried out by various state institutions. In addition to the Corruption Eradication Commission, the Police and the Public Prosecutor's Office also have the authority to investigate and prosecute corrupt practices. Through a normative legal research method involving the examination of literature such as books and relevant articles, this study aims to assess the extent to which the concurrent exercise of authority by different state institutions in the investigation and prosecution of corruption cases positively impacts the anti-corruption efforts in Indonesia. The extensive anti-corruption measures undertaken by law enforcement agencies authorized to handle corruption cases in recent years have also been accompanied by an improvement in the Anti-Corruption Behavior Index in Indonesia.
Korupsi merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang memiliki implikasi yang sangat merugikan bagi suatu negara, sehingga pemberantasan Korupsi menjadi isu yang sangat gencar disuarakan di belahan dunia, termasuk di Indonesia. Penangangan perkara tindak pidana korupsi di Indonesia khususnya dalam hal kewenangan untuk melakukan proses penyelidikan dan penyidikan dijalankan oleh beberapa lembaga negara yang berbeda. Selain Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian dan Kejaksaan juga memiliki kewenangan dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi. Melalui metode penelitian hukum normatif dengan mengkaji bahan-bahan kepustakaan berupa buku dan tulisan yang berkaitan, penelitian ini hendak melihat sejauh mana pelaksanaan kewenangan yang sama oleh beberapa lembaga negara yang berbeda dalam penyelidikan dan penyidikan kasus korupsi memberi dampak baik terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia. Penindakan korupsi yang masif yang dilakukan oleh lembaga penegak hukum yang berwenang menangani perkara korupsi selama beberapa tahun terakhir juga diikuti dengan peningkatan Indeks Perilaku Anti Korupsi di Indonesia.