PERMASALAHAN PEMBERIAN GANTI RUGI PEMBEBASAN LAHAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL BERDASARKAN HUKUM PEMBANGUNAN

Abstrak

Upaya pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan ekonomi dilakukan dengan cara percepatan pembangunan infastruktur di wilayah Indonesia yang dianggap strategis dan memiliki urgensi. Harapannya dapat membawa perubahan sikap mendasar di dalam masyarakat, mengurangi ketimpangan yang sedang dialami masyarakat serta mempercepat pertumbuhan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan. Akan tetapi selama berjalannya Proyek Strategis Nasional ditemukan banyak sekali masalah-masalah yang dialami oleh masyarakat, maka munculah rumusan masalah bagaimana Penggantian ganti rugi lahan Proyek Strategis Nasional berdasarkan Teori hukum pembangunan Mochtar Kusumaatmadja. Tipe penelitian yang digunakan penelitian hukum normative, bersifat deskriptif. Data sekunder dianalisis secara kualitatif. Penarikan kesimpuan menggunakan logika deduktif. Kesimpulannya ialah proses Proyek Strategis Nasional tidak menjalankan fungsi hukum yang sifatnya konservatif dalam memelihara dan mempertahankan yang sudah tercapai. Hukum pembangunan harus membantu perubahan masyarakat, akan tetapi demi kepentingan umum untuk menjalankan Proyek Strategis Nasional mengakibatkan rakyat harus menyerahkan tanahnya dengan menerima ganti kerugian relative kecil atau dibeli dengan harga yang sudah distandarisasi oleh pemerintah. Dampaknya warga yang sudah turun temurun bertempat tinggal di lokasi tersebut, kehilangan pekerjaan dan harus mengganti pekerjaan guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh sebab itu, perlu di evaluasi peraturan undang-undang sampai dengan praktek pelaksanaannya.