ANALISIS MANAJEMEN PENANGANAN DEMAM BERDARAH DENGUE (DBD) DI KOTA PEKANBARU

Abstrak

Demam Berdarah Dengue (DBD) merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang masih menjadi tantangan serius di Kota Pekanbaru. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan penanganan DBD, dengan menekankan pada faktor komunikasi, sumber daya, dan partisipasi masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan masih menghadapi sejumlah hambatan, antara lain keterbatasan komunikasi antara tenaga kesehatan dengan masyarakat, minimnya jumlah tenaga surveilans epidemiologi dan kader jumantik, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN). Faktor geografis kota yang datar, drainase yang buruk, dan kepadatan penduduk memperparah kondisi penyebaran DBD. Strategi penanganan yang ada masih lebih berorientasi pada upaya kuratif melalui pelayanan rumah sakit dibandingkan upaya preventif berbasis komunitas. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas implementasi kebijakan DBD di Pekanbaru belum optimal. Rekomendasi yang diajukan meliputi penguatan kelembagaan Pokjanal DBD, peningkatan partisipasi masyarakat melalui program Satu Rumah Satu Jumantik, kolaborasi lintas sektor untuk perbaikan lingkungan, serta pemanfaatan teknologi digital untuk mempercepat deteksi dini dan pelaporan kasus.

Dengue Hemorrhagic Fever (DHF) remains one of the major public health challenges in Pekanbaru City. This study aims to analyze the implementation of dengue control policies, particularly in Marpoyan Damai District, by focusing on communication, resources, and community participation. A descriptive qualitative approach was employed, using interviews, observations, and document reviews as data collection techniques. The findings indicate that the policy implementation still faces several obstacles, including limited communication between health workers and communities, insufficient epidemiological surveillance officers and Jumantik (larvae monitoring cadres), as well as low community involvement in source reduction activities. Moreover, geographical factors such as flat land structure, poor drainage, and high population density further exacerbate dengue transmission. The current strategy is still dominated by curative measures through hospital services rather than preventive efforts at the community level. This study concludes that the effectiveness of dengue policy implementation in Pekanbaru has not yet reached its optimal level. Recommendations include strengthening the Pokjanal DBD task force, enhancing community participation through the “One House One Jumantik” program, fostering cross-sectoral collaboration for environmental improvement, and utilizing digital technology to accelerate early detection and case reporting. Sustained preventive actions are crucial to reduce dengue incidence in Pekanbaru City.