Perspektif Agama dan Identitas

DASAR HUKUM DAN KEBIJAKAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SEKOLAH BESERTA IMPLEMENTASINYA

Andi Nur Haliza — 2026-01-30

Pendidikan Agama Islam (PAI) memiliki peran strategis dalam membentuk karakter, moral, dan spiritualitas peserta didik, terutama di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dasar hukum, kebijakan, dan implementasi pembelajaran PAI di sekolah dalam konteks Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PAI memiliki dasar hukum yang kuat seperti UUD 1945 Pasal 31 ayat (3), UU No. 20 Tahun 2003, dan PP No. 55 Tahun 2007. Dalam implementasinya, guru memegang peran penting dalam perencanaan pembelajaran melalui penyusunan RPP atau modul ajar, pemilihan metode pembelajaran yang variatif, serta pemanfaatan media dan teknologi pembelajaran. Penilaian dilakukan secara holistik meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Meskipun demikian, terdapat tantangan seperti keterbatasan sumber daya, kebutuhan pelatihan guru, dan keberagaman latar belakang siswa. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi antara kebijakan pendidikan, pelaksana, dan lingkungan sekolah guna mengoptimalkan peran PAI dalam membentuk generasi muda yang religius, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan global.

ANALISIS PEMAHAMAN ILMU TAJWID DAN KETERAMPILAN MEMBACA AL QUR AN SANTRI PONDOK PESANTREN NIDAUL HAQ DEPOK

Rahmat Syahroni — 2026-01-30

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman santri terhadap hukum bacaan nun mati atau tanwin serta menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi pemahaman tersebut di Pondok Pesantren Nidaul Haq. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan pimpinan pondok pesantren, guru tajwid, dan santri, serta didukung oleh dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman santri terhadap hukum bacaan nun mati atau tanwin secara umum berada pada kategori cukup baik, terutama pada aspek pengenalan jenis-jenis hukum bacaan seperti izhar, idgham, iqlab, dan ikhfa. Namun demikian, pada aspek penerapan dalam membaca Al-Qur’an masih ditemukan santri yang belum konsisten, khususnya dalam membedakan bacaan ikhfa dan idgham. Faktor-faktor yang memengaruhi pemahaman santri meliputi kebijakan pendidikan pondok pesantren, metode pengajaran ustadz, penggunaan kitab Tuhfatul Athfal, perbedaan kemampuan awal santri, intensitas latihan mandiri, serta motivasi internal santri. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemahaman tajwid santri dapat ditingkatkan melalui pembelajaran yang terstruktur, bimbingan intensif, dan latihan membaca Al-Qur’an secara berkelanjutan.

This study aims to examine students’ understanding of the rules of nun sukun and tanwin recitation and to analyze the factors influencing their understanding at Nidaul Haq Islamic Boarding School. This research employed a qualitative approach with a descriptive method. Data were collected through interviews with the head of the boarding school, tajwid teachers, and students, supported by documentation. The findings indicate that students’ understanding of the rules of nun sukun and tanwin is generally at a fairly good level, particularly in recognizing types of recitation rules such as izhar, idgham, iqlab, and ikhfa. However, inconsistencies were still found in practical application during Qur’anic recitation, especially in distinguishing between ikhfa and idgham. Factors influencing students’ understanding include institutional educational policies, teaching methods, the use of Tuhfatul Athfal as a learning reference, differences in students’ prior knowledge, practice intensity, and internal motivation. This study concludes that students’ understanding of tajwid can be improved through structured learning, intensive guidance, and continuous practice in reciting the Qur’an correctly.

PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB KEPALA RUMAH TANGGA DALAM PERSFEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM STUDY KASUS KECAMATAN PANYABUNGAN KABUPATEN MANDAILING NATAL

Emir Husein Nasution — 2026-01-30

Imam di dalam rumah tangga sangat bertanggung jawab untuk membimbing dan mengarahkan keluarganya untuk menjadikan keluarga yang bahagia dan harmonis, untuk itu kewajiban kepala keluarga atau Imam di dalam keluarga untuk memberikan edukasi dan contoh yang baik, dengan tujuan memberikan pendidikan dan pengetahuan tentang tujuan dan fungsi utama dari pembentukan rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah, maka dari itu, keberadaan Imam atau kepala rumah tangga yang memahami akan tugas dan tanggung jawabnya sebagai kepala di dalam sebuah keluarga, otomatis akan memunculkan dan menjadikan rumah tangga yang selalu bahagia dan harmonis, dan akan sesuai dengan sabdanya Rasulullah SAW rumahku adalah surgaku, maka dari itu, sebagai Imam atau ikutan di dalam sebuah keluarga, maka seorang Imam itu harus mempunyai keilmuan dan pemahaman bagaimana cara menciptakan keluarga yang sesuai dengan tuntutan syariah, sehingga seorang kepala rumah tangga itu mengetahui apa saja yang menjadikan tanggung jawab dan kewajibannya dalam membina rumah tangga.

MEMAHAMI PENERAPAN TAHAPAN TAHAPAN MANAJEMEN PENGEMBANGAN MASYARAKAT RASULULLAH SEBAGAI PEMIMPIN UMAT

Silviyana Dhea Az-Zahra — 2026-01-30

Kepemimpinan Nabi Muhammad SAW dalam mentransformasi masyarakat Arab Jahiliyah menjadi peradaban Madinah yang beradab dan berdaya merupakan model ideal bagi Manajemen Pengembangan Masyarakat (MPM). Kajian ini bertujuan mengurai implementasi tahapan manajemen (Planning, Organizing, Actuating, Controlling) yang diterapkan beliau sebagai Manajer Ideal, menggunakan pendekatan kualitatif dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan MPM Rasulullah SAW terletak pada integrasi dimensi spiritual dan manajerial. Perencanaan beliau berlandaskan visi Tauhid yang jelas, dengan strategi adaptif dari pembinaan individu (Mekah) menuju pembangunan sistem (Madinah), bertujuan mencapai Baldatun Ṭayyibatun wa Rabbun Ghafūr. Pengorganisasian dicapai melalui pembentukan identitas Ummah yang solid, didukung program ukhuwah dan pendelegasian (tafwīḍ) yang efektif kepada individu kompeten. Pelaksanaan ditenagai oleh Uswah Ḥasanah(keteladanan) dan komunikasi persuasif, menumbuhkan komitmen intrinsik. Terakhir, Pengawasan dan Evaluasiditegakkan melalui mekanisme kontrol partisipatif (syura) dan akuntabilitas moral yang ketat terhadap pejabat dan praktik sosial (muamalah). Kesimpulan, model MPM ala Rasulullah SAW menawarkan kerangka kerja holistik yang mengutamakan kemaslahatan, didasarkan pada etika kepemimpinan (siddiq, amanah, fathanah, tabligh). Model ini relevan sebagai acuan strategis untuk pemberdayaan masyarakat kontemporer

The leadership of Prophet Muhammad SAW in transforming the Arabian Jahiliyah society into the civilized and empowered civilization of Madinah represents an ideal model for Community Development Management (CDM). This study aims to elaborate on the implementation of the management stages (Planning, Organizing, Actuating, Controlling) applied by him as the Ideal Manager, using a qualitative approach and library research. The results show that the success of the Prophet Muhammad's CDM lies in the integration of spiritual and managerial dimensions. His Planning was based on a clear Tawhidic vision, with adaptive strategies moving from individual character building (Mecca) to systemic development (Madinah), aiming to achieve Baldatun Ṭayyibatun wa Rabbun Ghafūr. Organizing was achieved by forming a solid Ummah identity, supported by the ukhuwah (brotherhood) program and effective delegation (tafwīḍ) to competent individuals. Actuating was driven by Uswah Ḥasanah (excellent example) and persuasive communication, fostering intrinsic commitment. Finally, Controlling and Evaluating was enforced through a participatory control mechanism (syura) and strict moral accountability for officials and social practices (muamalah). In conclusion, the Prophet Muhammad’s CDM model offers a holistic framework prioritizing maslahah (public welfare), grounded in leadership ethics (siddiq, amanah, fathanah, tabligh). This model is highly relevant as a strategic reference for contemporary community empowerment efforts