PEMENUHAN HAK ANAK DALAM BERLALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM POLRES TANAH DATAR PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014

Abstrak

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah pelaksanaan pemenuhan hak anak dalam berlalu lintas di wilayah hukum Polres Tanah Datar, Peran polisis serta Analisa Undang0Undang Nomor 35 tahun 2914 tentang perlindungan anak yang berlalu lintas di wilayah hukum Polres Tanah Datar. Tujuannya adalah untuk mengetahui dan menganalisa. Pelaksanaan pemenuhan hak anak dalam berlalu lintas di wilayah hukum Polres Tanah Datar, Peran polisis serta Analisa Undang-Undang Nomor 35 tahun 2914 tentang perlindungan anak yang berlalu lintas di wilayah hukum Polres Tanah Datar. Jenis penelitian ini yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) dengan metode kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer berupa pendapat orang tua, Kasat dan Kadis Satlantas Tanah Datar. Sumber Data yang di gunakan; sumber data Primer data yang di dapati di Polres Tanah Datar, data sekunder berupa buku tentang Unadang-undang operlindungan anak. Teknik pengumpulan data berupa wawancara dengan tujuan untuk mengetahui apa dan undang lalu lintas yang terkandung dalam pikiran informan secara mendalam dan dokumentasi seperti rekaman audio dan dokumen tertulis. Metode analisis data yang dipakai adalah data model Miles dan hubermen data reduksi, data display dan conclusion/verification.Tekhnil keabsahan data dengan menggunakan trianggulasi sumber dan Data. Hasil penelitian dalam tesis ini adalah Paksanaan pemenuhan hak anak dalam kecakapan berlalu lintas di wilayah hukum Polres Tanah Datar. Anak-anak berhak mendapatkan kasih sayang dari orang tua dan lingkungan tempat tinggalnya, selain itu anak- anak juga berhak mendapatkan pendidikan yang pantas, mendapatkan dukungan dari orangtua dan lingkungan tempat tinggalnya Untuk anak-anak yang tidak tinggal secara langsung dengan orang tuanya biasanya akan di penuhi hak-haknya. Peranan polisi lalulintas sinjai dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum pengendara kendaraan bermotor yakni melaksanakan berbagai kebijakan yang di lakukan dalam pemecahan pelanggaran hukum lalulintas dan angkutan jalan khususnya kendaraan sepeda motor Analisis dalam Undang-undang perlindungan anak dalam berlalu lintas dapat diperhatikan bahwa pihak kepolisisn meningkatkan sistem hukum terkait kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak di bawah umur, serta melindungi kepentingan dan kemaslahatan bagi kedua anak tersebut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Saran ) hakim memperhatikan tiga unsur, kepastian hukum , keadilan dan kemanfaatan.