Jurnal Studi Humaniora Interdisipliner

MANAJEMEN TEKNOLOGI DALAM SISTEM VISA DAN IZIN TINGGAL: TRANSFORMASI DIGITAL LAYANAN IMIGRASI

2025-06-12T09:58:14+00:00

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah paradigma pelayanan publik, termasuk dalam pengelolaan visa dan izin tinggal. Penelitian ini menganalisis implementasi manajemen teknologi dalam sistem visa dan izin tinggal di era digital. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif terhadap berbagai sistem teknologi yang diterapkan dalam layanan imigrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi teknologi dalam manajemen visa telah meningkatkan efisiensi proses, mengurangi waktu tunggu, dan meningkatkan transparansi layanan. Teknologi seperti sistem online, biometrik, artificial intelligence, dan blockchain telah mengoptimalkan proses verifikasi, validasi, dan monitoring status visa. Namun, tantangan masih ditemukan dalam hal keamanan data, integrasi sistem, dan adaptasi pengguna. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pemahaman manajemen teknologi dalam layanan publik dan memberikan rekomendasi untuk pengembangan sistem yang lebih efektif dan user-friendly.

The development of information technology has changed the paradigm of public services, including visa and residence permit management. This research analyzes the implementation of technology management in visa and residence permit systems in the digital era. The research method uses a qualitative approach with descriptive analysis of various technology systems implemented in immigration services. The results show that technology implementation in visa management has improved process efficiency, reduced waiting times, and increased service transparency. Technologies such as online systems, biometrics, artificial intelligence, and blockchain have optimized verification, validation, and visa status monitoring processes. However, challenges are still found in terms of data security, system integration, and user adaptation. This research contributes to understanding technology management in public services and provides recommendations for developing more effective and user-friendly systems.

KESOPAN SANTUNAN DALAM UPACARA ADAT MARHORI-HORI DING-DING PERNIKAHAN ADAT BATAK TOBA: KAJIAN NORMATIF

2025-06-07T02:50:16+00:00

Upacara Marhori-hori Dinding dalam pernikahan Batak Toba adalah bagian dari berbagai prosesi adat yang sangat berbeda dan unik. Ini terutama karena cara komunikasinya, yang melibatkan percakapan antara keluarga pengantin yang penuh dengan kritik, sindiran, bahkan lucu. Meskipun secara lahiriah terlihat seperti ajang saling menyalahkan atau mempermalukan, Marhori-hori Dinding sebenarnya adalah representasi dari kedewasaan budaya Batak dalam menangani konflik, membingkai perbedaan, dan membangun keharmonisan melalui mekanisme sosial yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menyelidiki nilai-nilai santunan dan kesopanan yang tersembunyi di balik praktik lisan upacara ini. Metode normatif digunakan dalam penelitian ini. Metode ini menjelaskan bagaimana norma-norma adat berfungsi sebagai dasar komunikasi dan perasaan para pelaku upacara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa norma-norma etis mengatur batas-batas percakapan dalam setiap ungkapan kritik atau sindiran. Ini dilakukan agar orang lain tidak terluka secara langsung. Dalam situasi ini, kesopanan ditentukan oleh kesadaran budaya untuk mempertahankan kehormatan keluarga dan hubungan marga, serta pilihan kata yang tepat. Untuk menciptakan keseimbangan dan meredakan konflik dalam hubungan, kompensasi juga diberikan dalam bentuk ungkapan maaf, pengakuan, dan pemberian simbolik. Oleh karena itu, Marhori-hori Dinding merupakan ekspresi nilai-nilai luhur masyarakat Batak Toba, yang lebih dari sekadar ritual simbolik. Norma kesopanan dan santunan menjadi fondasi utama untuk menjaga marwah adat Batak Toba. Upacara ini menunjukkan bahwa orang Batak Toba telah lama mengetahui cara menyelesaikan masalah sosial yang didasarkan pada nilai, etika komunal, dan kesadaran kolektif untuk menjaga keharmonisan dalam masyarakat.

The Marhori-hori Dinding ceremony in a Batak Toba wedding is part of a variety of very different and unique traditional processions. This is mainly because of the way of communication, which involves conversations between the bride and groom's families that are full of criticism, sarcasm, and even humor. Although outwardly it looks like an event to blame or humiliate each other, Marhori-hori Dinding is actually a representation of the maturity of Batak culture in dealing with conflict, framing differences, and building harmony through social mechanisms that have been passed down from generation to generation. The purpose of this study is to investigate the values of courtesy and politeness hidden behind the oral practice of this ceremony. The normative method is used in this study. This method explains how customary norms function as the basis for communication and feelings of the perpetrators of the ceremony. The results of the study show that ethical norms regulate the boundaries of conversation in every expression of criticism or sarcasm. This is done so that others are not directly hurt. In this situation, politeness is determined by cultural awareness to maintain family honor and clan relations, as well as the right choice of words. To create balance and defuse conflict in relationships, compensation is also given in the form of apologies, acknowledgments, and symbolic gifts. Therefore, Marhori-hori Dinding is an expression of the noble values of the Batak Toba people, which is more than just a symbolic ritual. Norms of politeness and courtesy are the main foundation for maintaining the dignity of the Batak Toba customs. This ceremony shows that the Batak Toba people have long known how to solve social problems based on values, communal ethics, and collective awareness to maintain harmony in society.

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PRAKTIK KECURANGAN VOLUME DAN PELANGGARAN HARGA ECERAN TERTINGGI PADA PRODUK MINYAKITA

2025-06-04T12:11:00+00:00

Distribusi produk bersubsidi yang tidak sesuai standar volume dan harga menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat, terutama ketika berkaitan dengan kebutuhan pokok seperti minyak goreng. Kasus penyimpangan pada produk Minyakita memicu reaksi publik yang luas dan menimbulkan pertanyaan terhadap efektivitas pengawasan pemerintah. Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi persepsi masyarakat terhadap praktik kecurangan volume dan pelanggaran Harga Eceran Tertinggi (HET) yang terjadi pada produk tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi untuk menangkap pengalaman serta pandangan subjektif konsumen di Kota Serang, Banten. Informan dipilih secara purposive yang terdiri dari tiga kelompok sosial, yakni ibu rumah tangga, pedagang kecil, dan mahasiswa. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dan dianalisis dengan pendekatan tematik. Hasil menunjukkan bahwa persepsi masyarakat dipengaruhi oleh pengalaman menggunakan produk, tingkat pengetahuan terhadap regulasi, dan kepercayaan terhadap sistem pengawasan. Mayoritas informan merasa dirugikan oleh ketidaksesuaian volume dan harga, namun keterbatasan informasi dan pilihan membuat respons mereka cenderung pasif. Selain itu, ditemukan kesenjangan pemahaman mengenai aturan HET serta toleransi terhadap pelanggaran dalam situasi ekonomi tertentu. Penelitian ini menekankan perlunya peningkatan pengawasan distribusi, edukasi konsumen, dan evaluasi berkelanjutan terhadap kebijakan subsidi agar perlindungan konsumen dapat diwujudkan secara nyata.

The distribution of subsidized products with incorrect volume and price standards has raised public concern, especially regarding essential goods like cooking oil. Irregularities in the Minyakita product have prompted public reactions and questions about government oversight. This study explores public perceptions of volume fraud and violations of the Highest Retail Price (HET) for the product. A qualitative approach using phenomenology was employed to capture the subjective experiences of consumers in Serang City, Banten. Informants, including housewives, small traders, and students, were purposively selected. Data were gathered through in-depth interviews and analyzed thematically. The findings indicate that public perceptions are influenced by product usage, knowledge of regulations, and trust in the monitoring system. Most informants felt disadvantaged by discrepancies in volume and price, but limited information and options led to passive responses. A gap in understanding HET regulations and tolerance for violations in specific economic situations was also found. The study highlights the need for improved distribution supervision, consumer education, and ongoing evaluation of subsidy policies for effective consumer protection.

GERAKAN SOSIAL KEMASYARAKATAN DALAM PENDEKATAN KESEHATAN MENTAL BERBASIS ISU DI KOTA PEKANBARU

2025-06-08T06:06:26+00:00

Gerakan sosial kemasyarakatan dalam pendekatan kesehatan mental berbasis isu di Kota Pekanbaru merupakan suatu fenomena yang semakin penting dalam konteks peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap kesehatan mental. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika gerakan sosial yang muncul sebagai respons terhadap berbagai isu kesehatan mental yang dihadapi oleh masyarakat, serta mengeksplorasi strategi yang digunakan dalam mempromosikan kesehatan mental. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gerakan sosial ini tidak hanya berfokus pada penyuluhan dan edukasi, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang mendukung kesehatan mental. Selain itu, kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan komunitas lokal, menjadi kunci dalam memperkuat gerakan ini. Temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan kesehatan mental yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di Pekanbaru.

Social movements in the issue-based mental health approach in Pekanbaru City are an increasingly important phenomenon in the context of increasing public awareness and understanding of mental health. This study aims to analyze the dynamics of social movements that emerge in response to various mental health issues faced by the community, as well as to explore the strategies used in promoting mental health. The method used in this study is a qualitative approach with data collection through in-depth interviews, observations, and documentation studies. The results of the study indicate that this social movement not only focuses on counseling and education, but also involves active community participation in creating an environment that supports mental health. In addition, collaboration between various stakeholders, including the government, non-governmental organizations, and local communities, is key to strengthening this movement. These findings are expected to contribute to the development of mental health policies that are more inclusive and responsive to the needs of the community in Pekanbaru.

ANALISIS BEBAN KERJA APARATUR SIPIL NEGARA DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SAMPANG

2025-06-04T13:51:15+00:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis beban kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam memberikan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Sampang. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan administrasi kependudukan memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan berbasis data yang akurat. Namun, pertumbuhan jumlah penduduk, perubahan regulasi, serta perkembangan teknologi telah memberikan tekanan yang cukup besar terhadap kinerja ASN dalam melaksanakan tugasnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi langsung, serta dokumentasi untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai beban kerja ASN. Fokus penelitian diarahkan pada sembilan indikator analisis beban kerja, yaitu: norma waktu, volume kerja, jam kerja efektif, kualitas kerja, kuantitas kerja, ketepatan waktu, efektivitas kerja, kemandirian, dan komitmen kerja. Setiap indikator dianalisis berdasarkan persepsi ASN dan masyarakat sebagai pengguna layanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ASN di Dispendukcapil Kabupaten Sampang mengalami beban kerja yang cukup tinggi, terutama disebabkan oleh ketimpangan antara jumlah pegawai dengan volume pelayanan yang harus diberikan, keterbatasan teknologi informasi, dan kurangnya sosialisasi prosedur pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, masih ditemui kendala dalam hal efektivitas koordinasi lintas instansi serta hambatan struktural yang berdampak pada efisiensi pelayanan publik. Penelitian ini merekomendasikan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap beban kerja ASN secara berkala, peningkatan kapasitas dan kompetensi ASN melalui pelatihan teknis dan manajerial, serta penguatan sistem informasi pelayanan publik berbasis digital agar pelayanan dapat dilakukan secara cepat, akurat, dan transparan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perumusan kebijakan perbaikan kinerja ASN serta optimalisasi pelayanan publik di sektor administrasi kependudukan.

This study aims to analyze the workload of Civil Servants (ASN) in delivering population administration and civil registration services in Sampang Regency. The Department of Population and Civil Registration (Dispendukcapil) plays a vital role in ensuring the accuracy and reliability of demographic data, which is essential for regional development planning. However, rapid population growth, regulatory changes, and evolving technology have significantly impacted the performance and workload of civil servants in this sector. This research employs a descriptive qualitative approach with data collected through in-depth interviews, direct observation, and documentation to obtain a comprehensive understanding of the workload dynamics experienced by civil servants. The analysis focuses on nine workload indicators: time norms, work volume, effective working hours, work quality, work quantity, punctuality, work effectiveness, independence, and work commitment. These indicators are examined based on the perspectives of both civil servants and the public as service recipients. The findings reveal that ASN at Dispendukcapil Sampang are experiencing a high level of workload, largely due to the imbalance between the number of employees and the service demands, suboptimal use of information technology, and limited public awareness regarding administrative procedures. Additionally, coordination challenges among institutions and structural limitations further hinder the efficiency of public services. The study recommends periodic evaluations of workload conditions, capacity building programs to enhance technical and managerial skills among civil servants, and the development of integrated digital public service systems. These efforts aim to ensure that services are delivered swiftly, accurately, and transparently. This research is expected to contribute to the formulation of policies that improve ASN performance and enhance the quality of public services, particularly in the area of population administration.