KEARIFAN ADAT MELAYU JAMBI DALAM PENGELOLAAN KONFLIK AGRARIA DAN TANAH ULAYAT

Abstrak

Artikel ini mengkaji kearifan adat Melayu Jambi dalam penyelesaian konflik agraria dan pengelolaan tanah ulayat dengan menggunakan metode sejarah melalui tahapan heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi untuk merekonstruksi praktik adat dari masa ke masa. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami mekanisme penyelesaian sengketa berbasis adat, menelaah pengaruh legitimasi tokoh adat dalam proses mediasi, serta mengevaluasi posisi hukum adat relatif terhadap hukum positif dalam persoalan pertanahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seloko Melayu, struktur kepemimpinan adat, serta proses musyawarah menjadi instrumen normatif yang berfungsi sebagai perangkat penyelesai konflik yang efektif dan menjunjung keseimbangan sosial. Meskipun demikian, tantangan masih muncul dalam harmonisasi hukum adat dan sistem pertanahan formal negara, yang berdampak pada kepastian hak atas tanah ulayat. Artikel ini menyimpulkan bahwa penguatan lembaga adat serta integrasi regulasi berbasis kultural dengan kerangka hukum nasional merupakan langkah strategis menuju penyelesaian konflik agraria yang adil, kontekstual, dan berkelanjutan dalam masyarakat Melayu Jambi.

This article examines Jambi Malay traditional wisdom in resolving agrarian conflicts and managing customary land using historical methods through the stages of heuristics, source criticism, interpretation, and historiography to reconstruct customary practices from time to time. The aim of this research is to understand customary-based dispute resolution mechanisms, examine the influence of the legitimacy of traditional figures in the mediation process, and evaluate the position of customary law relative to positive law in land matters. The research results show that Malay seloko, traditional leadership structures, and deliberation processes are normative instruments that function as effective conflict resolution tools and uphold social balance. Nevertheless, challenges still arise in the harmonization of customary law and the state's formal land system, which has an impact on the certainty of rights to customary land. This article concludes that strengthening traditional institutions and integrating culturally based regulations with the national legal framework is a strategic step towards resolving agrarian conflicts that are fair, contextual and sustainable in the Jambi Malay community.