PERAN PEMERINTAH DALAM PENINGKATAN INFRASTRUKTUR DAN TATA KELOLA DESA WISATA PANTAI TEMAJUK KABUPATEN SAMBAS

(Studi Kasus Di Kawasan Perbatasan Indonesia-Malaysia)

Abstrak

Studi ini menganalisis peran pemerintah dalam meningkatkan infrastruktur dan tata kelola di Desa Wisata Pantai Temajuk, Kabupaten Sambas, yang terletak di perbatasan Indonesia-Malaysia. Desa Temajuk memiliki potensi wisata alam yang luar biasa, ditandai dengan pantai-pantai yang indah dan ekosistem penyu, dibuktikan dengan peningkatan kunjungan wisatawan yang signifikan setiap tahunnya. Namun, potensi ini terhambat oleh keterbatasan infrastruktur dan aksesibilitas yang serius, seperti kondisi jalan yang buruk dan kurangnya fasilitas dasar seperti telekomunikasi, listrik, dan akomodasi. Dengan menggunakan tinjauan pustaka kualitatif, studi ini mengidentifikasi kesenjangan dalam implementasi kebijakan. Secara normatif, pemerintah daerah telah menetapkan Temajuk sebagai desa wisata prioritas. Namun, pengawasan pemerintah masih parsial dan tidak efektif dalam mengawasi tata kelola pariwisata berkelanjutan dan perlindungan lingkungan. Akibatnya, pembangunan Temajuk belum optimal. Studi ini merekomendasikan perlunya kebijakan yang lebih integratif dan penguatan peran pemerintah daerah dalam pembangunan infrastruktur berorientasi pariwisata, serta pengawasan tata kelola yang berkeadilan untuk memastikan keberlanjutan Desa Wisata Temajuk.

This study analyzes the government's role in improving infrastructure and governance in the Temajuk Beach Tourism Village, Sambas Regency, located on the Indonesia-Malaysia border. Temajuk Village has extraordinary natural tourism potential, characterized by beautiful beaches and a turtle ecosystem, evidenced by the significant increase in tourist visits each year. However, this potential is hampered by serious infrastructure and accessibility limitations, such as poor road conditions and a lack of basic facilities like telecommunications, electricity, and accommodation. Using a qualitative literature review, this study identifies gaps in policy implementation. Normatively, the local government has designated Temajuk as a priority tourism village. However, government oversight remains partial and ineffective in overseeing sustainable tourism governance and environmental protection. As a result, Temajuk's development has not been optimal. This study recommends the need for more integrative policies and a strengthened role for the local government in tourism-oriented infrastructure development, as well as equitable governance oversight to ensure the sustainability of Temajuk Tourism Village.