ANALISIS BEBAN KERJA APARATUR SIPIL NEGARA DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SAMPANG

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis beban kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam memberikan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Sampang. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan administrasi kependudukan memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan berbasis data yang akurat. Namun, pertumbuhan jumlah penduduk, perubahan regulasi, serta perkembangan teknologi telah memberikan tekanan yang cukup besar terhadap kinerja ASN dalam melaksanakan tugasnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi langsung, serta dokumentasi untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai beban kerja ASN. Fokus penelitian diarahkan pada sembilan indikator analisis beban kerja, yaitu: norma waktu, volume kerja, jam kerja efektif, kualitas kerja, kuantitas kerja, ketepatan waktu, efektivitas kerja, kemandirian, dan komitmen kerja. Setiap indikator dianalisis berdasarkan persepsi ASN dan masyarakat sebagai pengguna layanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ASN di Dispendukcapil Kabupaten Sampang mengalami beban kerja yang cukup tinggi, terutama disebabkan oleh ketimpangan antara jumlah pegawai dengan volume pelayanan yang harus diberikan, keterbatasan teknologi informasi, dan kurangnya sosialisasi prosedur pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, masih ditemui kendala dalam hal efektivitas koordinasi lintas instansi serta hambatan struktural yang berdampak pada efisiensi pelayanan publik. Penelitian ini merekomendasikan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap beban kerja ASN secara berkala, peningkatan kapasitas dan kompetensi ASN melalui pelatihan teknis dan manajerial, serta penguatan sistem informasi pelayanan publik berbasis digital agar pelayanan dapat dilakukan secara cepat, akurat, dan transparan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perumusan kebijakan perbaikan kinerja ASN serta optimalisasi pelayanan publik di sektor administrasi kependudukan.

This study aims to analyze the workload of Civil Servants (ASN) in delivering population administration and civil registration services in Sampang Regency. The Department of Population and Civil Registration (Dispendukcapil) plays a vital role in ensuring the accuracy and reliability of demographic data, which is essential for regional development planning. However, rapid population growth, regulatory changes, and evolving technology have significantly impacted the performance and workload of civil servants in this sector. This research employs a descriptive qualitative approach with data collected through in-depth interviews, direct observation, and documentation to obtain a comprehensive understanding of the workload dynamics experienced by civil servants. The analysis focuses on nine workload indicators: time norms, work volume, effective working hours, work quality, work quantity, punctuality, work effectiveness, independence, and work commitment. These indicators are examined based on the perspectives of both civil servants and the public as service recipients. The findings reveal that ASN at Dispendukcapil Sampang are experiencing a high level of workload, largely due to the imbalance between the number of employees and the service demands, suboptimal use of information technology, and limited public awareness regarding administrative procedures. Additionally, coordination challenges among institutions and structural limitations further hinder the efficiency of public services. The study recommends periodic evaluations of workload conditions, capacity building programs to enhance technical and managerial skills among civil servants, and the development of integrated digital public service systems. These efforts aim to ensure that services are delivered swiftly, accurately, and transparently. This research is expected to contribute to the formulation of policies that improve ASN performance and enhance the quality of public services, particularly in the area of population administration.