Jurnal Kritis Studi Hukum

"SERANGAN DRONE DI AKADEMI MILITER SURIAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM HUMANITER DAN HUKUM PIDANA INTERNASIONAL: ANALISIS AKUNTABILITAS DAN KONSEKUENSI HUKUM"

2025-06-15T10:43:45+00:00

Serangan drone terhadap Akademi Militer Suriah pada Oktober 2023 lalu menimbulkan dampak signifikan, baik dari perspektif Hukum Humaniter Internasional (HHI) maupun Hukum Pidana Internasional (HPI). Serangan ini menewaskan sekitar 100 orang, termasuk personel militer dan warga sipil, sehingga menimbulkan pertanyaan serius terkait akuntabilitas serta konsekuensi hukum bagi para pelaku. Jurnal ini menganalisis insiden tersebut dalam kerangka Hukum Humaniter Internasional, dengan menyoroti prinsip pembedaan (distinction), proporsionalitas (proportionality), dan kebutuhan militer (military necessity) sebagaimana diatur dalam Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahan I. Selain itu, kajian ini mengeksplorasi kemungkinan pertanggungjawaban pidana internasional berdasarkan Statuta Roma, dengan mempertimbangkan unsur kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Melalui pendekatan normatif dan analisis yurisprudensi, jurnal ini mengkaji potensi yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional (ICC) serta mekanisme lain, seperti yurisdiksi universal dan pengadilan ad hoc. Selain itu, jurnal ini juga menelaah implikasi geopolitik dari serangan ini, termasuk peran negara-negara yang diduga terlibat secara langsung atau tidak langsung. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam diskursus tentang penerapan Hukum Humaniter Internasional (HHI) maupun Hukum Pidana Internasional (HPI) dalam konflik modern serta mendorong upaya penguatan akuntabilitas dalam kejahatan Internasional.

The drone attack on the Syrian Military Academy in October 2023 had significant impacts, both from the perspective of International Humanitarian Law) and International Criminal Law. The attack killed around 100 people, including military personnel and civilians, raising serious questions regarding accountability and legal consequences for the perpetrators. This paper analyzes the incident within the framework of International Humanitarian Law, highlighting the principles of distinction, proportionality, and military necessity as stipulated in the Geneva Conventions and Additional Protocol I. In addition, this study explores the possibility of international criminal liability under the Rome Statute, considering elements of war crimes and crimes against humanity. Through a normative approach and jurisprudential analysis, this paper examines the potential jurisdiction of the International Criminal Court (ICC) and other mechanisms, such as universal jurisdiction and ad hoc courts. In addition, this paper also examines the geopolitical implications of this attack, including the role of countries suspected of being directly or indirectly involved. This study is expected to provide academic contributions to the discourse on the application of International Humanitarian Law and International Criminal Law in modern conflicts and encourage efforts to strengthen accountability in international crimes.

ANALISIS PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MEMBERIKAN BANTUAN DALAM MENYALAHGUNAKAN PENGANGKUTAN BAHAN BAKAR BERSUBSIDI (STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA NOMOR: 144/PID.B/LH/2024/PN.BGR)

2025-06-27T18:51:33+00:00

Penyalahgunaan pengangkutan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi merupakan tindak pidana yang merugikan negara serta bertentangan dengan prinsip distribusi energi yang adil dan tepat sasaran. Tindakan ini mencakup pengangkutan, pemindahan, atau pendistribusian BBM bersubsidi tanpa izin atau untuk tujuan yang tidak sah. Salah satu bentuk keterlibatan dalam kejahatan ini adalah memberikan bantuan kepada pelaku utama. Terhadap perbuatan memberikan bantuan dalam kejahatan ini, pelaku tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Kesimpulan dari penulisan ini, perbuatan memberikan bantuan dalam penyalahgunaan pengangkutan BBM bersubsidi merupakan tindak pidana yang dapat dijatuhi sanksi pidana karena dianggap membantu dalam melakuakan tindak kejahatan. Berdasarkan bahasan dalam penulisan hukum ini, saran penulis menyarankan untuk dilakukan penguatan sistem pengawasan, peningkatan kapasitas aparat, serta edukasi hukum kepada masyarakat guna menciptakan sistem penegakan hukum yang efektif, adil, dan tepat sasaran.

Analisis Kaidah Al-Masyaqqatu Tajlibu At-Taisir dalam Regulasi Pekerja Muslim di Negara Non-Muslim

2023-10-24T07:48:50+00:00

Artikel ini membahas penerapan kaidah fikih al-masyaqqatu tajlibu at-taisir (kesulitan mendatangkan kemudahan) dalam konteks regulasi dan kondisi pekerja Muslim yang bekerja di negara non-Muslim. Kaidah ini digunakan sebagai dasar untuk menganalisis berbagai permasalahan yang dihadapi pekerja Muslim, seperti keterbatasan dalam menjalankan ibadah, konsumsi makanan halal, dan pelaksanaan etika kerja Islami. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan normatif-teologis serta studi kasus pada komunitas pekerja Muslim di beberapa negara Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip taisir dalam Islam memberi ruang fleksibilitas hukum selama tidak menyalahi prinsip dasar syariat. Dengan demikian, pemenuhan hak-hak keagamaan pekerja Muslim tetap dapat diperjuangkan dalam koridor syariat, meski dalam keterbatasan hukum dan budaya negara tempat bekerja. Artikel ini merekomendasikan pentingnya advokasi kebijakan berbasis hak asasi dan pendekatan interkultural demi menciptakan lingkungan kerja yang inklusif bagi umat Islam.

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR ATAS SURAT BERHARGA KOMERSIAL YANG DITERBITKAN PERUSAHAAN DAN MENYERUPAI PRODUK SIMPANAN BANK

2025-06-24T17:04:54+00:00

Praktik penerbitan Surat Berharga Komersial (SBK) oleh perusahaan non-bank yang menyerupai produk simpanan bank menimbulkan kompleksitas hukum dan risiko sistemik. Penelitian ini bertujuan mengkaji diferensiasi hukum SBK dan simpanan bank, tanggung jawab penerbit SBK, serta efektivitas perlindungan hukum bagi investor. Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur dan wawancara, data sekunder (peraturan perundang-undangan) dan primer (narasumber) dianalisis secara deskriptif sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SBK dan simpanan bank memiliki perbedaan mendasar dalam karakteristik, regulasi, dan risiko. Penerbit SBK memiliki tanggung jawab besar dalam transparansi dan pemenuhan kewajiban, dengan perlindungan investor diatur melalui regulasi Bank Indonesia dan OJK. Namun, tantangan masih ada, terutama terkait pemahaman risiko oleh investor ritel dan praktik yang menyerupai simpanan bank. Disarankan untuk meningkatkan edukasi investor, memperketat pengawasan, dan mengembangkan mekanisme perlindungan hukum yang lebih efektif guna menjaga stabilitas pasar keuangan.

The practice of Commercial Paper Issuance (SBK) by non-bank companies that resemble bank deposit products creates legal complexity and systemic risk. This study aims to examine the legal differentiation of SBK and savings banks, the responsibility of SBK issuers, and the effectiveness of legal protection for investors. Using a qualitative research method with a literature study and interview approach, secondary data (legislation) and primary data (resources) were analyzed descriptively systematically. The results of the study indicate that SBK and savings banks have fundamental differences in characteristics, regulations, and risks. SBK issuers have a great responsibility in transparency and provide obligations, with investor protection regulated through Bank Indonesia and OJK regulations. However, challenges still exist, especially related to the understanding of risk by retail investors and practices that resemble savings banks. It is recommended to improve investor education, tighten supervision, and develop more effective legal protection mechanisms to maintain financial market stability.

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN SEKTOR KAMPAR KIRI

2025-06-15T04:52:37+00:00

Illegal logging merupakan salah satu tindak pidana yang masuk ke dalam kategori kejahatan yang berskala besar, terorganisir, dan mempunyai jaringan yang sangat luas, oleh karena itu illegal logging dianggap sebagai kejahatan khusus. Tindak pidana illegal logging di Provinsi Riau terus meningkat secara signifikan dari tahun 2021 hingga 2024 khususnya pada daerah Kecamatan Kampar Kiri yang rata-rata masyarakat sekitarnya bekerja menjadikan kegiatan illegal logging sebagai suatu mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Fenomena ini berdampak pada seluruh aspek kehidupan dikarenakan adanya perusakan terhadap hutan yang merupakan paru-paru dunia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan masalah yang terjadi, mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana illegal logging dan menjabarkan Upaya yang dapat dilakukan untuk menghadapi dari berbagai kendala terhadap penegahan hukum tindak pidana illegal logging di wilayah hukum Kepolisian Kampar Kiri. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis, dengan data diperoleh melalui wawancara langsung dengan pihak terkait di Polsek Kampar Kiri dan Dinas Kehutanan, kuesioner, kajian dokumen hukum, dan analisis literatur. Populasi dan sampel adalah keselurunhan pihak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, yang menjadi populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah Kepala Unit Reskrim Kepolisian Sektor Kecamatan Kampar Kiri, Penyidik Unit Reskrim Kepolisian Sektor Kecamatan Kampar Kiri, Bhabinkamtibmas Kepolisian Kecamatan Kampar Kiri, Sub Koordinator Penegakan Hukum Dinas Kehutanan Provinsi Riau dan Komandan Brigade Satuan Polisi Hutan Balai Gakkum LHK Sumatera. Kesimpulan yang dapat dirangkum dari penelitian ini adalah penegakan hukum terhadap illegal logging di Kecamatan Kampar Kiri menghadapi tantangan kompleks seperti kurangnya sarana dan prasarana yang memadai, kurangnya koordinasi kepolisian dengan dinas kehutanan, dan faktor yang mempengaruhi rendahnya efektivitas pengoptimalan penegakan hukum terhadap tindak pidana illegal logging adalah kurangnya kesadaran masyarakat terhadap dampak dari illegal logging. Meskipun aparat kepolisian telah melakukan berbagai upaya, seperti sosialisasi dan patroli, hasil yang dicapai belum optimal karena masih adanya dukungan masyarakat terhadap praktik ilegal ini. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan komprehensif yang mencakup peningkatan edukasi tentang dampak negatif illegal logging, penguatan koordinasi antar instansi, serta penyediaan alternatif mata pencaharian bagi masyarakat.

Illegal logging is a criminal act categorized as large-scale, organized crime with extensive networks, making it a special offense. In Riau Province, illegal logging offenses have significantly increased from 2021 to 2024, particularly in Kampar Kiri District, where many residents rely on this activity as a livelihood to meet economic needs. This phenomenon impacts all aspects of life due to the destruction of forests, which serve as the lungs of the earth. The purpose of this study is to describe the problems occurring, examine law enforcement efforts against illegal logging offenses, and outline strategies to overcome various challenges in enforcing the law in the jurisdiction of Kampar Kiri Police. This research employs a juridical-sociological approach, with data obtained through direct interviews with relevant parties at the Kampar Kiri Police Sector and the Forestry Service, questionnaires, legal document reviews, and literature analysis. The population and sample consist of all parties related to the issues studied, namely: the Head of the Criminal Investigation Unit of the Kampar Kiri Police Sector, Investigators of the Criminal Investigation Unit of the Kampar Kiri Police Sector, Community Police Officers (Bhabinkamtibmas) of Kampar Kiri, the Sub-Coordinator of Law Enforcement at the Riau Provincial Forestry Service, and the Commander of the Forest Police Brigade of the Sumatra Gakkum LHK Center. The conclusion that can be drawn from this research is that law enforcement against illegal logging in Kampar Kiri District faces complex challenges, such as inadequate facilities and infrastructure, lack of coordination between the police and the forestry service, and low public awareness of the impacts of illegal logging, which affects the effectiveness of law enforcement efforts. Although the police have made various efforts, such as conducting public awareness campaigns and patrols, the results have not been optimal due to continued community support for these illegal practices. Therefore, a comprehensive approach is needed, including increasing education about the negative impacts of illegal logging, strengthening inter-agency coordination, and providing alternative livelihoods for the community.

PEMBAHARUAN HUKUM KONTRAK NASIONAL BERBASIS NILAI PANCASILA DALAM MENDUKUNG PERKEMBANGAN TRANSAKSI MODERN DI INDONESIA

2025-06-27T17:45:47+00:00

Hukum kontrak nasional, yang sebagian besar diatur oleh KUHPerdata, menghadapi urgensi pembaharuan akibat pesatnya perkembangan transaksi modern, seperti e-commerce dan smart contract, yang menimbulkan kesenjangan hukum. Penelitian ini bertujuan mengkaji implementasi nilai-nilai Pancasila sebagai fondasi pembaharuan hukum kontrak guna mendukung perkembangan transaksi modern di Indonesia. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan studi kepustakaan dan analisis interpretasi hukum, hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai Pancasila mampu menguatkan asas-asas kontrak, seperti itikad baik dan keadilan sosial, untuk melindungi pihak lemah dan menjamin kepastian hukum. Pembaharuan ini krusial untuk menciptakan sistem hukum kontrak yang adaptif, berkeadilan, dan mencerminkan identitas bangsa.

National contract law, largely governed by the Civil Code, urgently needs reform due to the rapid development of modern transactions, such as e-commerce and smart contracts, which create legal gaps. This study aims to examine the implementation of Pancasila values as the foundation for contract law reform to support the development of modern transactions in Indonesia. Utilizing a normative legal research method with literature study and legal interpretation analysis, the findings indicate that Pancasila values can strengthen contractual principles, such as good faith and social justice, to protect weaker parties and ensure legal certainty. This reform is crucial for creating an adaptive, just, and nationally identifiable contract law system.

OPTIMALISASI PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF SAWAH DALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN PANGAN DI YAYASAN TARBIYAH HAYATUL ISLAM

2025-06-24T03:34:17+00:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses optimalisasi nazhir melalui pendampingan dalam pengelolaan wakaf sawah sebagai instrumen ketahanan pangan di Yayasan Tarbiyah Hayatul Islam, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi. Wakaf tanah yang selama ini belum dikelola secara optimal memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi lahan produktif melalui pendekatan wakaf produktif. Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan pendekatan empiris melalui wawancara mendetail dengan para pengelola wakaf (nadzir), petani setempat, dan pengurus lembaga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendampingan berperan penting dalam meningkatkan kapasitas pengelola, membangun sinergi kelembagaan, serta mendorong transformasi fungsi tanah wakaf menjadi sumber pangan berkelanjutan. Dalam ranah hukum, upaya ini selaras dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 mengenai Wakaf, terutama Pasal 22 yang mengatur pengelolaan serta pengembangan aset wakaf yang bersifat produktif. Temuan ini mengindikasikan bahwa dengan strategi pendampingan yang tepat, tanah wakaf memiliki potensi besar untuk berkontribusi terhadap ketahanan pangan lokal dan pemberdayaan masyarakat.

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI SUAMI SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI PUTUSAN NOMOR 180/PID.SUS/2025/PN STB)

2025-07-07T07:31:14+00:00

Perempuan kerap kali digambarkan sebagai korban utama dalam berbagai wacana mengenai kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), sementara laki-laki lebih sering diasosiasikan sebagai pelaku. Pandangan ini sudah mengakar kuat dalam konstruksi sosial masyarakat Indonesia sehingga keberadaan laki-laki sebagai korban sering kali terabaikan. Realitanya, KDRT tidak memandang gender, laki-laki atau suami juga dapat menjadi korbannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum terhadap korban KDRT yang dialami oleh suami, dengan merujuk pada Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 180/Pid.Sus/2025/PN Stb. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban KDRT tidak memandang jenis kelamin. Putusan hakim menegaskan bahwa laki-laki sebagai korban memiliki hak yang sama untuk memperoleh keadilan dan perlindungan hukum. Adapun bentuk perlindungan hukum yang tercermin dalam putusan ini mencakup pengakuan terhadap posisi korban, pemenuhan hak-haknya dalam proses peradilan, serta penegasan atas pertanggungjawaban pidana oleh pelaku. Selain itu, penyelesaian perkara dilakukan dengan tetap mempertimbangkan prinsip restorative justice serta dimensi sosio-yuridis dalam menjatuhkan pidana. Meski demikian, aspek perlindungan terhadap hak-hak korban, khususnya dalam bentuk restitusi atau kompensasi atas kerugian dan penderitaan yang dialami, belum sepenuhnya terealisasi dalam putusan pengadilan.

PERLINDUNGAN HUKUM MEREK DI ERA PERSAINGAN GLOBAL: PRINSIP “FIRST TO FILE” DALAM PENYELESAIAN SENGKETA MEREK DI INDONESIA

2025-06-14T06:47:15+00:00

Penelitian ini bertujuan untuk memahami prinsip “First To File” yang merupakan bentuk sistem konstitutif dalam pendaftaran merek di Indonesia. Prinsip “First To File” akan memberikan perlindungan hukum, dan kepastian hukum bagi pelaku usaha yang telah mendaftarkan merek kepada Direktoral Jenderal Kekayaan Intelektua, dimana pelaku usaha yang telah mendaftarkan mereknya terlebih dahulu akan memiliki hak eksklusif atas mereknya, dan akan dilindungi sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indokasi Geografisl. Metodelogi penelitian dalam penulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif. Hasil dari penelitian ini akan menjelaskan tekait sistem pendaftaran merek di Indonesia yang menganut prinsip “First To File” sebagaimana yang termuat dalam Pasal 1 ayat (5) dan Pasal 3 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan perbedaan atas prinsip “First To File” dengan prinsip “First To Use” serta penerapan prinsip “First To File” dalam penyelesaian sengketa merek di Indonesia.

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KLAIM BERLEBIHAN PADA IKLAN PRODUK SKINCARE BODY LOTION DI STORE DAVIENA CABANG JALAN DELIMA KOTA PEKANBARU

2025-06-27T10:33:52+00:00

Penelitian ini membahas terkait perlindungan konsumen terhadap klaim berlebihan pada iklan produk skincare body lotion di store Daviena cabang jalan Delima Kota Pekanbaru. Penggunaan klaim berlebihan masih sering dilakukan oleh pelaku usaha dalam pemasaran produknya, ketidaksesuaian antara klaim dan hasil yang diberikan tentunya dapat merugikan konsumen. Hal ini tentu saja melanggar Pasal 4 terkait hak konsumen, dan Pasal 7 terkait kewajiban pelaku usaha yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan, Pertama, untuk mengetahui bagaimana perlindungan konsumen terhadap klaim berlebihan pada iklan produk skincare body lotion di store Daviena cabang jalan Delima Kota Pekanbaru. Kedua, untuk mengetahui bagaimana pelaku usaha melaksanakan kewajibannya terhadap produk skincare sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perlindungan konsumen. Penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis, dengan maksud hendak melihat korelasi antara hukum dan masyarakat. Karena didasarkan pada penelitian lapangan yaitu mengumpulkan data dari wawancara dan kajian kepustakaan yang memiliki kaitannya dengan penelitian ini, kemudian menggunakan analisis data kualitatif, menghasilkan data deskriptif, dan disimpulkan dengan metode berpikir deduktif. Dari hasil wawancara ditemukan bahwa klaim berlebihan pada iklan produk skincare body lotion di store Daviena cabang jalan Delima Kota Pekanbaru memberikan kerugian bagi konsumen. Konsumen mengalami kerugian materiil maupun immaterial, kerugian materil yang dialami konsumen adalah mengeluarkan uang yang cukup banyak untuk membeli produk yang tidak memberikan hasil sesuai dengan klaim yang dijanjikan. Kerugian immaterial yang dialami konsumen adalah merasa kecewa dan ketidakpuasan karena konsumen telah menaruh harapan pada produk yang mereka beli. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, Pertama, perlindungan konsumen terhadap klaim berlebihan pada iklan produk skincare body lotion di store Daviena cabang jalan Delima Kota Pekanbaru belum terlaksa secara optimal, penyampaian informasi menggunakan klaim berlebihan pada iklan dalam pemasaran produk skincare menimbulkan ekspektasi yang tidak realistis dan mengakibatkan kerugian pada konsumen. Pengawasan dari pemerintah maupun kesadaran hukum konsumen juga masih tergolong rendah. Kedua, pelaku usaha belum sepenuhnya melaksanakan kewajibannya sesuai dengan undang-undang perlindungan konsumen. Pelaku usaha menggunakan strategi pemasaran yang cenderung menyesatkan demi meningkatkan penjualan tanpa memperhatikan hak-hak konsumen. Serta tidak mengutamakan asas itikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.

This study discusses consumer protection against exaggerated claims in advertisements for skincare body lotion products at the Daviena store on Jalan Delima in Pekanbaru. The use of exaggerated claims is still commonly practiced by businesses in their product marketing. The discrepancy between claims and actual results can certainly harm consumers. This clearly violates Article 4 regarding consumer rights and Article 7 regarding the obligations of businesses, as stipulated in Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection. Therefore, this study was conducted. First, to determine how consumer protection is applied regarding excessive claims in advertisements for skincare body lotion products at the Daviena store branch on Delima Street in Pekanbaru City. Second, to determine how businesses fulfill their obligations regarding skincare products in accordance with the provisions of the Consumer Protection Law. This study is a sociological legal study, aiming to examine the correlation between law and society. Based on field research, which involves collecting data from interviews and literature reviews related to this study, and using qualitative data analysis, descriptive data was generated and concluded using deductive reasoning. From the interview results, it was found that exaggerated claims in advertisements for skincare body lotion products at the Daviena store on Delima Street in Pekanbaru City cause losses for consumers. Consumers experienced both material and immaterial losses. Material losses included spending a significant amount of money on products that did not deliver results as promised. Immaterial losses included feelings of disappointment and dissatisfaction because consumers had placed their hopes in the products they purchased. From the results of this study, it can be concluded that, first, consumer protection against excessive claims in advertisements for skincare body lotion products at the Daviena store branch on Delima Street in Pekanbaru City has not been implemented optimally. The use of excessive claims in advertisements for skincare product marketing can create unrealistic expectations and result in losses for consumers. Supervision by the government and consumer legal awareness are also still relatively low. Second, business actors have not fully carried out their obligations in accordance with consumer protection laws. Business actors use marketing strategies that tend to be misleading in order to increase sales without regard for consumer rights. They also do not prioritize the principle of good faith in conducting their business activities.

MAHKAMAH KONSTITUSI DAN KESEIMBANGAN KEKUASAAN: ANALISIS PERAN YUDIKATIF DALAM PEMERINTAHAN INDONESIA

2025-06-24T02:38:08+00:00

Mahkamah Konstitusi memiliki peran penting dalam struktur pemerintahan Indonesia yaitu untuk menjaga keseimbangan kekuasaan. Mahkamah Konstitusi bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kekuasaan yang diberikan kepada berbagai lembaga negara tidak saling tumpang tindih atau disalahgunakan. Tugas utama MK meliputi pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 serta penyelesaian sengketa kewenangan antar lembaga negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran strategis Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menjaga keseimbangan kekuasaan di Indonesia. MK berfungsi sebagai pengawas yang memastikan bahwa kekuasaan yang diberikan kepada lembaga negara tidak disalahgunakan dan tetap dalam koridor hukum yang berlaku. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis deskriptif, mengandalkan data dari peraturan perundang-undangan, putusan MK, dan literatur terkait. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa memiliki peran penting dalam pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 serta penyelesaian sengketa kewenangan antar lembaga negara. Serta memiliki peran yang krusial dalam memastikan bahwa sistem pemerintahan Indonesia beroperasi secara adil dan seimbang. Mahkamah melakukan pengawasan serta memutuskan sengketa kewenangan antar lembaga negara, sekaligus memberikan interpretasi terhadap aturan konstitusi yang dapat memengaruhi distribusi kekuasaan. Selain itu, penelitian ini juga menyimpulkan bahwa MK tidak hanya berfungsi sebagai penjaga konstitusi, tetapi juga sebagai mediator antara lembaga-lembaga negara yang memiliki kewenangan masing-masing. Kesimpulan dari penelitian yaitu peran Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga yudikatif sangat vital sebagai Lembaga peradilan yang memastikan sistem pemerintahan adil dan seimbang, serta dalam melindungi kepentingan publik dan tatanan hukum di Indonesia.

URGENSI REFORMASI REGULASI PASAR MODAL DALAM MENARIK INVESTASI BERKELANJUTAN

2025-06-28T19:30:43+00:00

Pasar modal memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi nasional, namun masih menghadapi tantangan regulasi yang menghambat investasi berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji urgensi reformasi regulasi pasar modal guna menarik investasi yang memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG). Dengan pendekatan yuridis normatif dan studi pustaka terhadap peraturan nasional serta standar internasional, penelitian ini menemukan bahwa regulasi yang ada masih belum harmonis, kurang transparan, dan minim insentif. Hambatan struktural juga memperlemah pengawasan dan implementasi prinsip keberlanjutan. Oleh karena itu, dibutuhkan reformasi menyeluruh yang mencakup harmonisasi regulasi, penguatan kelembagaan, pemberian insentif, dan kolaborasi multipihak. Reformasi ini krusial untuk menciptakan pasar modal yang kompetitif, inklusif, dan berkelanjutan.

The capital market plays a strategic role in national economic development but faces regulatory challenges that hinder sustainable investment. This study aims to examine the urgency of regulatory reform in Indonesia’s capital market to attract investments aligned with Environmental, Social, and Governance (ESG) principles. Using a normative juridical approach and literature review of national regulations and international standards, the study finds that current regulations are fragmented, lack transparency, and offer limited incentives. Structural barriers also weaken supervision and the implementation of sustainability principles. Therefore, comprehensive reform is needed, including regulatory harmonization, institutional strengthening, incentives, and multi-stakeholder collaboration. Such reform is essential to build a competitive, inclusive, and sustainable capital market.

ANALISIS PENERAPAN SISTEM TRANSAKSI GADAI EMAS DALAM MENJAMIN PERLINDUNGAN KONSUMEN DI CABANG PEGADAIAN SAMARINDA

2025-06-13T13:26:59+00:00

Gadai emas adalah salah satu produk dari Cabang Pegadaian Samarinda yang banyak diminiati oleh masyarakat. Dengan sistem transaksi yang terstruktur, Cabang Pegadaian Samarinda memberikan kemudahan pada nasabah dengan prosesnya yang mudah dan cepat. Hal ini cukup menjadi tantangan bagi CP Samarinda untuk melindungi hak pengguna jasa dalam mencegah terjadinya tindakan yang merugikan konsumen. Adanya hukum perlindungan konsumen dapat menjamin perlindungan nasabah dalam melakukan transaksi. Sebagai perusahaan yang diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, pegadaian menerapkan hukum perlindungan konsumen yang disebutkan dalam POJK Nomor 1 Tahun 2013 dan Nomor 6 Tahun 2022. Dalam kebijakan tersebut, konsumen memiliki hak atas informasi, kesehatan dan keamanan terhadap penggunaan produk atau layanan berdasarkan peraturan yang berlaku. Untuk mendukung penelitian ini, peneliti menggunakan teori model kebijakan dari Hans W. Misklizt yang bersifat komplementer dan kompensatoris. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dan hukum yuridis normatif. Hasil penelitian ini, CP Samarinda menerapkan aturan hak informasi kepada konsumen secara musyawarah dan melindungi keamanan data pribadi atau aset nasabah sesuai dengan ketentuan yang tertera pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

MARRIAGE IS SCARY

2025-06-25T10:18:08+00:00

Pernikahan merupakan institusi sosial yang dipandang sakral dan ideal oleh masyarakat. Namun, dalam realitas kontemporer, ketakutan terhadap pernikahan menjadi fenomena yang semakin umum, terutama di kalangan generasi muda. Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi berbagai faktor yang menyebabkan ketakutan terhadap pernikahan, seperti tekanan sosial, beban ekonomi, pengalaman traumatis, serta perubahan nilai-nilai budaya dan gender. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan analisis terhadap fenomena sosial yang berkembang di masyarakat urban. Hasil kajian menunjukkan bahwa ketakutan terhadap pernikahan lebih dipengaruhi oleh persepsi dan konstruksi sosial daripada realitas pernikahan itu sendiri. Oleh karena itu, diperlukan edukasi dan pendekatan yang lebih manusiawi dalam memaknai institusi pernikahan agar tidak menjadi sumber kecemasan, tetapi justru menjadi sarana untuk tumbuh bersama dalam kehidupan yang lebih stabil dan bermakna.

PERAN NOTARIS DALAM TRANSAKSI PASAR MODAL: TINJAUAN YURIDIS

2025-06-15T11:17:46+00:00

Pasar modal merupakan instrumen penting dalam pembangunan ekonomi nasional yang menuntut kepercayaan publik dan integritas hukum dalam setiap transaksinya. Dalam konteks ini, peran notaris menjadi sangat strategis karena memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik yang menjadi dasar sah bagi berbagai tindakan hukum korporasi. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara yuridis peran notaris dalam transaksi pasar modal di Indonesia, dengan menitikberatkan pada fungsi hukum, implikasi terhadap akta yang dibuat, serta tanggung jawab profesional yang melekat pada notaris sebagai profesi penunjang pasar modal. Melalui pendekatan yuridis-normatif, penelitian ini menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan, doktrin hukum, serta studi kasus yang menggambarkan dinamika praktis peran notaris dalam emisi efek, RUPS, hingga aksi korporasi lainnya. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa notaris tidak hanya berfungsi secara administratif, tetapi juga memiliki tanggung jawab substansial dalam menjamin keterbukaan informasi dan perlindungan hukum bagi investor. Tanggung jawab hukum yang ditanggung notaris mencakup aspek perdata, pidana, dan etik, dengan potensi sanksi jika terjadi kelalaian. Oleh karena itu, sinergi antara notaris, OJK, dan lembaga profesi menjadi penting untuk memperkuat sistem pengawasan, meningkatkan kapasitas profesional, dan menjamin keberlangsungan pasar modal yang sehat, transparan, dan kredibel di Indonesia

The capital market serves as a crucial instrument for national economic development, relying heavily on public trust and legal integrity in every transaction. Within this framework, the role of notaries is particularly strategic, as they are authorized to produce authentic deeds that legally validate various corporate actions. This article aims to juridically examine the role of notaries in capital market transactions in Indonesia, focusing on their legal functions, the implications of the deeds they issue, and the professional responsibilities they carry as supporting professions within the capital market. Using a normative juridical approach, this study analyzes relevant statutory regulations, legal doctrines, and case studies that illustrate the practical dynamics of notarial involvement in securities issuance, general shareholder meetings, and other corporate actions. The findings reveal that notaries do not merely perform administrative duties but also bear substantive responsibilities in ensuring information transparency and legal protection for investors. The legal accountability of notaries encompasses civil, criminal, and ethical aspects, with potential sanctions in cases of negligence. Therefore, synergy between notaries, the Financial Services Authority (OJK), and professional organizations is essential to strengthen supervisory systems, enhance professional capacity, and support the sustainability of a transparent, credible, and healthy capital market in Indonesia.

ERA DIGITAL DAN MASA DEPAN KOPERASI SYARIAH: ANTARA ANCAMAN DAN INOVASI

2025-06-27T19:07:11+00:00

The rapid development of digital technology presents both opportunities and challenges for sharia-based cooperatives (koperasi syariah). This paper examines the potential for digital transformation to enhance operational efficiency, expand service reach, and strengthen adherence to Islamic principles through innovation in financial technology, e-banking, crowdfunding, and information systems. The study highlights that digitalization can improve transparency, accountability, and financial inclusion, thereby positioning koperasi syariah as a vital component of inclusive Islamic finance. However, significant obstacles remain, including limited digital infrastructure, low digital literacy among members, regulatory uncertainties, and a shortage of skilled human resources. Addressing these issues requires supportive policies from regulators such as KNEKS and DSN-MUI, including infrastructure development, literacy programs, and harmonized regulations aligned with Islamic principles. Overcoming these challenges will enable koperasi syariah to fully leverage technological innovations while maintaining compliance with sharia law. Ultimately, digital transformation offers the potential for koperasi syariah to become a main pillar of Islamic economic development, fostering social justice and economic empowerment across communities. This research emphasizes the importance of strategic policies and capacity building in ensuring that koperasi syariah remains relevant and competitive in the digital age.

Peran Politik Abdul Muis dalam Volksraad (1916–1921) dan Dinamika Kebijakan Hindia Belanda pada Awal Abad ke-20

2023-10-26T19:17:07+00:00

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam biografi Abdul Muis sebagai tokoh penting dalam sejarah pergerakan nasional Indonesia, memahami kebijakan politik pemerintah Hindia Belanda pada awal abad ke-20, serta menganalisis bentuk dan peran politik Abdul Muis selama keterlibatannya dalam Volksraad pada tahun 1916–1921. Metode yang digunakan adalah metode penelitian sejarah dengan mengikuti lima tahapan: pemilihan topik, heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Data diperoleh dari berbagai sumber primer dan sekunder yang dikritisi secara ketat untuk memastikan keaslian dan kredibilitasnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Abdul Muis berperan signifikan dalam memperjuangkan aspirasi rakyat pribumi, terutama dalam bidang pendidikan dan penghapusan kerja rodi, meskipun menghadapi tekanan kolonial. Selain itu, kebijakan Politik Etis pemerintah kolonial meskipun membawa beberapa manfaat, pada kenyataannya lebih banyak menguntungkan pihak kolonial dan gagal menciptakan perubahan sosial-ekonomi yang adil bagi rakyat Indonesia. Penelitian ini menegaskan bahwa perjuangan Abdul Muis menjadi fondasi penting dalam membangun kesadaran nasionalisme menuju kemerdekaan Indonesia.

PEMBAGIAN HARTA WARISAN MENURUT HUKUM ADAT MASYARAKAT SUKU AKIT DI DESA SOKOP, KECAMATAN RANGSANG PESISIR, KEPULAUAN MERANTI, RIAU

2025-06-24T17:27:30+00:00

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan, hukum waris adat erat kaitanya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia akan mengalami kematian. Masyarakat adat di desa Sokop Kecamatan Rangsang Pesisir Kabupaten Meranti Provinsi Riau ini lebih dominan perempuan dan memiiki peran yang sama atau bahkan melebihi peran laki-laki, baik dari segi pendidikan, ekonomi bahkan social. Bagi masyarakat adat suku Akit, dalam hal pewarisan menggunakan sistem kewarisan individual, dimana kedudukan anak perempuan dan anak laki-laki diakui dan secara bersama-sama mendapat harta warisan dari pewaris. Tujuan penelitian ini yakni, Pertama, untuk mengetahui pelaksanaan pembagian harta warisan menurut hukum Adat Masyarakat Suku Akit di Desa Sokop, Kecamatan Rangsang Pesisir, Kepulauan Meranti, Riau. Kedua, untuk mengetahui penyelesaian sengketa waris menurut hukum Adat Masyarakat Suku Akit di Desa Sokop, Kecamatan Rangsang Pesisir, Kepulauan Meranti, Riau. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis. Sampel dalam penelitian ini adalah masyarakat adat Suku Akit, ahli waris dan Kepala Desa Sokop. Alat analisis dalam penelitian ini adalah dengan cara kualitatif. Penelitian ini menemukan adanya hal yang kurang maksimal dalam realitas dilapangan, sehingga perlu untuk diantisipasi dengan upaya yang maksimal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa, Pertama, pelaksanaan pembagian harta warisan menurut hukum adat masyarakat Suku Akit di Desa Sokop, Rangsang Pesisir, Kepulauan Meranti, Riau dilaksanakan pada hari ke 7 (tujuh) setelah pewaris meninggal dunia. Pembagian warisan dilakukan dengan 3 (tiga) cara yaitu hibah (peninggal aeh heta) yang dilakukan oleh Pewaris semasa hidupnya, melalui wasiat yang ditinggalkan pewaris kepada seluruh ahli waris dan pembagian waris setelah pewaris meninggal dunia. Akan tetapi, fenomena yang terjadi dalam penelitian penulis bahwa masih terdapat ketidakadilan dalam pelaksanaan pembagian harta warisan pada Masyarakat Suku Akit tersebut. Kedua, penyelesaian sengketa waris menurut hukum adat masyarakat Suku Akit di Desa Sokop, Rangsang Pesisir, Kepulauan Meranti, Riau dilakukan dengan 3 (tiga) cara, mulai dari musyawarah (hapat/behonding) keluarga yang dipimpin oleh anak laki-laki tertua dengan dihadiri oleh seluruh Ahli Waris, serta Wali , Waris dan musyawarah (hapat/behonding) Adat yang dilakukan oleh Ketua Adat Masyarakat suku Akit yaitu Bathin dirumah Adat maupun dirumah ahli waris, dan melalui jalur hukum pengadilan apabila diperlukan.

Inheritance law is a part of civil law as a whole and is the smallest part of family law, customary inheritance law is closely related to the scope of human life, because every human being will experience death. Indigenous people in Sokop village, Rangsang Pesisir District, Meranti Regency, Riau Province, are more dominantly women and have a role that equals or even exceeds that of men, both in terms of education, economy and even social. For the indigenous people of the Akit tribe, in terms of inheritance, they use an individual inheritance system, in which the position of daughters and sons is recognized and jointly receive inheritance from the heir. The purpose of this study is, First, to find out the implementation of the division of inheritance according to the customary law of the Akit Tribe Community in Rangsang Pesisir, Meranti Islands, Riau. Second, to find out the settlement of inheritance disputes according to the customary law of the Akit Tribe Community in Rangsang Pesisir, Meranti Islands, Riau. This research uses the type of empirical legal research or sociological legal research. The sample in this research is the indigenous people of the Akit Tribe, heirs and the Head of Sokop Village. The analytical tool in this study is a qualitative method. This study found that there were things that were less than optimal in reality on the ground, so it was necessary to anticipate them with maximum effort. This study concludes that, First, the distribution of inheritance according to the customary law of the Akit Tribe in Rangsang Pesisir, Meranti Islands, Riau is carried out on the 7th (seventh) day after the heir dies. Inheritance distribution is carried out in 3 (three) ways, namely grants (aeh heta deceased) made by the heir during his lifetime, through a will left by the heir to all heirs and distribution of inheritance after the heir dies. However, the phenomenon that occurs in the author's research is that there is still injustice in the implementation of the distribution of inheritance in the Akit Tribe Society. Second, settlement of inheritance disputes according to the customary law of the Akit Tribe community in Rangsang Pesisir, Meranti Islands, Riau is carried out in 2 (two) ways, starting from deliberation (hapat/behonding) of the family led by the eldest son in the presence of all heirs , as well as Guardians and Inheritors and customary deliberations (hapat/behonding) which are carried out by the Head of the Indigenous People of the Akit tribe, namely Bathin in the Traditional house and in the house of the heirs.

DAMPAK PERNIKAHAN DINI TERHADAP TINGKAT PERCERAIAN

2025-06-15T05:23:48+00:00

Pernikahan Dini menjadi fenomena sosial yang semakin diperhatikan terutama di negara berkembang seperti di Indonesia. Fenomena ini berujung pada tingkat perceraian yang tinggi karena pasangan muda seringkali tidak memiliki kesiapan emosional, mental, dan finansial untuk menjalin kehidupan berumah tangga. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis dampak pernikahan dini terhadap tingkat perceraian dengan menyoroti faktor-faktor yang memepengaruhi, seperti ketidak matangan psikologis, kurangnya keterampilan komunikasi serta pengaruh ekonomi dan sosial. Penelitian ini juga memabahas konsekuensi yang ditimbulkan, baik bagi individu (terutama Wanita dan anak-anak ), keluarga, Masyarakat. Hasil penelitian menunjukan bahwa pernikahan dini meningkatkan resiko perceraian, yang berdampak negative pada perkembangan pribadi pasangan, kesejahteraan ekonomi, serta stabilitas politik. Sebagai solusi, diperlukan Pendidikan pra nikah yang komprehensif dan konseling untuk mempersiapkan pasangan muda dalam menjalani pernikahan yang sehat dan bertahan lama.

Early marriage is a social phenomenon that is increasingly being considered, especially in developing countries like Indonesia. This phenomenon often leads to high divorce rates, because young couples often do not have the emotional, mental, and financial readiness to live a married life. This article aims to analyze the impact of early marriage on divorce rates by highlighting the influencing factors, such as psychological immaturity, lack of communication skills, and economic and social influences. This study also discusses the consequences, both for individuals (especially women and children), families, and society. The results of the study indicate that early marriage increases the risk of divorce, which has a negative impact on the personal development of couples, economic well-being, and social stability. As a solution, comprehensive premarital education and counseling are needed to prepare young couples to live a healthy and long-lasting marriage.

TINJAUAN YURIDIS WANPRESTASI KETERLAMBATAN PENGIRIMAN BARANG DI JASA EKSPEDISI J&T EXPRESS PEKANBARU

2025-06-27T18:22:54+00:00

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perkembangan teknologi yang pesat yang berdampak langsung pada pola transaksi jual beli di masyarakat. Kondisi ini mendorong lahirnya berbagai platform toko online (marketplace) yang kemudian diikuti oleh pertumbuhan jasa ekspedisi yang menawarkan layanan pengiriman barang cepat dengan harga terjangkau. Namun dalam pelaksanaannya, seringkali terjadi keterlambatan pengiriman barang yang merugikan konsumen. Hal ini menimbulkan persoalan hukum mengenai tanggung jawab jasa ekspedisi atas keterlambatan tersebut. Dasar hukum yang relevan dalam hal ini adalah Pasal 1243 KUHPerdata mengenai wanprestasi. Tujuan dari penelitian ini adalah: pertama, untuk mengetahui ketentuan mengenai jangka waktu pengiriman pada J&T Express. Kedua, untuk mengetahui akibat hukum dari keterlambatan sampainya barang ke tangan konsumen. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis sosiologis, yaitu pendekatan hukum yang melihat hukum sebagai suatu kenyataan sosial yang hidup di masyarakat. Penelitian ini menggunakan data primer berupa wawancara dengan konsumen dan pihak ekspedisi, serta data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan data tersier seperti kamus dan ensiklopedia hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi lapangan dan studi kepustakaan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa estimasi waktu pengiriman yang dijanjikan oleh J&T Express seringkali tidak sesuai dengan yang ditawarkan. Estimasi tersebut merupakan bentuk janji layanan yang semestinya dipenuhi oleh pihak ekspedisi. Namun pada kenyataannya, sering terjadi keterlambatan pengiriman yang tidak sesuai dengan estimasi, yang menunjukkan adanya pelanggaran terhadap kewajiban kontraktual. Keterlambatan pengiriman yang menyebabkan kerugian bagi konsumen dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata, yang mewajibkan pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi. J&T Express bertanggung jawab secara hukum atas keterlambatan, kecuali dapat membuktikan bahwa keterlambatan tersebut terjadi karena keadaan memaksa (force majeure) atau bukan karena kelalaian. Dalam hal ini, berlaku prinsip tanggung jawab berdasarkan praduga (presumption of liability), di mana beban pembuktian berada pada pihak ekspedisi.

This research is prompted by the rapid advancement of technology, which has significantly transformed patterns of commercial transactions within society. Such developments have fostered the proliferation of online marketplaces, subsequently followed by the emergence of numerous courier service providers offering expedited delivery services at competitive rates. Nevertheless, in practice, delivery delays frequently occur, resulting in consumer losses and raising legal concerns regarding the liability borne by courier service providers. The applicable legal framework in this context is Article 1243 of the Indonesian Civil Code (KUHPerdata), which governs breaches of contract (wanprestasi).The primary objectives of this study are: first, to examine the regulatory provisions concerning delivery timeframes as implemented by J&T Express; and second, to analyze the legal implications arising from delays in the delivery of goods to consumers. This study adopts a socio-legal (yuridis sosiologis) approach, which views law not merely as a set of normative rules but as a dynamic institution operating within a societal context. The research employs both primary data—gathered through interviews with affected consumers and representatives of courier services—and secondary data derived from statutory regulations, legal literature, and tertiary sources such as legal dictionaries and encyclopedias. Data collection is conducted through a combination of field studies and comprehensive literature review. The findings of this study indicate that the delivery time estimations provided by J&T Express constitute a form of service commitment, serving as a reference point for consumers in selecting delivery services. These estimations, therefore, carry contractual significance and must be fulfilled accordingly. However, empirical observations reveal frequent deviations from the promised timeframes, thereby indicating a failure to perform contractual obligations. Such delays, when resulting in consumer losses, may be classified as a breach of contract under Article 1243 of the Civil Code, which obliges the defaulting party to compensate for damages incurred. Legal responsibility remains with the courier service provider unless it can be demonstrated that the delay was caused by force majeure or occurred without any element of negligence. In this regard, the principle of presumption of liability applies, whereby the burden of proof rests with the courier company.

PERBANDINGAN LEMBAGA PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS MELALUI JALUR LITIGASI (PENGADILAN) DAN NON-LITIGASI (ARBITRASE) DITINJAU DARI HUKUM PERDATA

2025-06-24T15:54:34+00:00

Penelitian ini membahas mekanisme penyelesaian sengketa bisnis melalui jalur litigasi (pengadilan) dan non-litigasi (arbitrase) dalam perspektif hukum perdata di Indonesia. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada kompleksitas hubungan bisnis yang sering memunculkan sengketa, sehingga diperlukan pemilihan jalur penyelesaian yang efektif dan efisien. Rumusan masalah penelitian meliputi bagaimana mekanisme serta efektivitas litigasi dan arbitrase dalam menyelesaikan sengketa bisnis. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai kelebihan dan kekurangan masing-masing jalur, serta memberikan rekomendasi bagi pelaku usaha. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode yuridis normatif melalui studi kepustakaan dan analisis dokumen hukum. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa litigasi memberikan kepastian hukum namun cenderung memakan waktu dan biaya besar, sedangkan arbitrase menawarkan proses yang lebih cepat dan rahasia, namun bergantung pada kesepakatan para pihak. Kesimpulan penelitian menegaskan pentingnya pemilihan jalur penyelesaian sengketa yang sesuai kebutuhan. Saran diberikan agar pelaku usaha meningkatkan pemahaman tentang kedua mekanisme ini.

This study discusses the mechanisms for resolving business disputes through litigation (court) and non-litigation (arbitration) channels from the perspective of Indonesian civil law. The background of this research is based on the complexity of business relations that often lead to disputes, requiring effective and efficient dispute resolution options. The research questions address the mechanisms and effectiveness of litigation and arbitration in resolving business disputes. The objective is to provide a comprehensive overview of the strengths and weaknesses of each approach and to offer recommendations for business actors. The method used is a qualitative approach with normative juridical methods through literature study and legal document analysis. The findings show that litigation offers legal certainty but tends to be time-consuming and costly, while arbitration provides a faster and more confidential process, yet depends on the parties' agreement. The conclusion emphasizes the importance of choosing the appropriate dispute resolution channel. Suggestions are given for business actors to enhance their understanding of both mechanisms.

KAIDAH-KAIDAH ADAT DAPAT DIJADIKAN PENETAPAN HUKUM AL ADATU MUHAKKAMAH

2025-06-14T07:36:50+00:00

Kaidah fiqh "Al-‘Adatu Muhakkamah" merupakan salah satu kaidah penting dalam hukum Islam yang menegaskan bahwa adat atau kebiasaan yang berlaku di masyarakat dapat dijadikan dasar dalam penetapan hukum, selama tidak bertentangan dengan syariat. Kaidah ini lahir dari kebutuhan untuk merespons perkembangan sosial budaya yang terus berubah dari waktu ke waktu. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan konsep dasar, ruang lingkup, serta syarat-syarat diterimanya adat sebagai dasar hukum Islam. Selain itu, makalah ini juga mengulas berbagai contoh penerapan kaidah ini dalam kehidupan sehari-hari, seperti dalam transaksi ekonomi, adat pernikahan, dan tradisi warisan. Hasil kajian menunjukkan bahwa kaidah "Al-‘Adatu Muhakkamah" memberikan fleksibilitas dalam ijtihad hukum, sekaligus menjaga relevansi ajaran Islam dengan kondisi masyarakat yang dinamis. Dengan demikian, pemahaman yang tepat terhadap kaidah ini sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara prinsip syariah dan praktik budaya lokal.

PERAN LEMBAGA ADAT DALAM PENANGGULANGAN KEBAKARAN HUTAN DIWILAYAH ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT KABUPATEN PELALAWAN

2025-06-27T11:27:55+00:00

Kebakaran hutan dan lahan sering terjadi di Kabupaten Pelalawan yang merupakan salah satu wilayah yang tinggi dalam pemanfaatan sumber daya lahan naik untuk pertanian, perkebunan dan hutan tanaman industri, sehingga rentan terhadap kebakaran hutan dan lahan terutama pada musim kemarau, bahkan musibah ini menjadi langganan tetap setiap tahunnya. Kebakaran hutan di tanah ulayat Desa Sotol kabupaten pelalawan disebabkan oleh masyarakat yang membuka lahan dengan membakar, aktiitas nelayan yang membuang putung rokok sembarangan, dan tidak memadamkan api setelah membakar ikan. Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu secara sosiologis. Pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah jenis penelitian sosiologis. Lokasi penelitian yang dilakukan penulis adalah di Desa Sotol Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan. Populasi dan sample dalam penelitian ini yaitu Ketua Adat, Tokoh Adat dan Kepala Desa. Penelitian ini menggunakan data skunder serta teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara. Hasil penelitian ini terdapat dua hal pokok yang dapat disimpulkan. Pertama, peran lembaga adat dalam penanggulangan kebakaran hutan diwiliyah hukum adat sangat penting. Peran lembaga adat ini digunakan untuk menjaga lingkungan Desa Adat. Sanksi yang digunakan untuk preventif dengan kata lain tidak ada lagi perbuaan melanggar hukum adat dikemudian hari. Untuk saat ini permasalahan kebakaran hutan masih sering ditemukan, namun diselesaikan secara adat sudah jarang ditemukan. Jika masih ada maka sanksi akan tetap dilakukan dan diterapkan agar tidak menjadi suatu kebiasaan dan berlanjut pada generasi selanjutnya.

Forest and land fires frequently occur in Pelalawan Regency, an area characterized by extensive land use for agriculture, plantations, and industrial forest plantations. This condition renders the region particularly vulnerable to forest and land fires, especially during the dry season, with such disasters recurring annually. The forest fire incident on customary (ulayat) land in Sotol Village, Pelalawan Regency, was primarily caused by local residents engaging in land clearing through burning, as well as by fishermen discarding cigarette butts carelessly and failing to extinguish fires after grilling fish. This study employs a sociological legal research method. The approach adopted by the researcher is empirical, focusing on how law operates within society. The research was conducted in Sotol Village, Langgam Sub-district, Pelalawan Regency. The population and sample in this study consist of the Customary Chief, Traditional Leaders, and the Village Head. This research utilizes secondary data, and data collection techniques were carried out through interviews. This study concludes two main findings. First, the role of customary institutions in addressing forest fires within customary law territories is highly significant. These institutions serve to protect and preserve the environment of the customary village. The sanctions imposed function as a preventive measure— intended to deter future violations of customary law. Although forest fire incidents are still frequently encountered, resolutions through customary mechanisms have become increasingly rare. However, when such cases do occur, customary sanctions are still applied and enforced to prevent such actions from becoming habitual and passed down to future generations.

PERAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGANAN PANDEMI DAN KESEHATAN MASYARAKAT: STUDI KASUS WABAH PENYAKIT MENULAR

2025-06-24T03:09:19+00:00

Penyebaran penyakit menular secara masif, seperti yang terjadi pada pandemi COVID-19, menimbulkan tantangan besar bagi pemerintah dalam menjaga kesehatan masyarakat. Dalam menghadapi situasi tersebut, hukum pidana menjadi salah satu instrumen penting untuk mengatur dan menegakkan ketertiban umum melalui pemberian sanksi kepada pihak-pihak yang melanggar ketentuan kesehatan masyarakat. Artikel ini bertujuan untuk menggali sejauh mana efektivitas hukum pidana dalam penanggulangan wabah penyakit menular, dengan pendekatan yuridis normatif dan studi kasus pandemi COVID-19 di Indonesia. Temuan menunjukkan bahwa meskipun hukum pidana memiliki peran pencegahan dan penjeraan, penerapannya harus proporsional dan tetap memperhatikan prinsip hak asasi manusia. Oleh karena itu, pendekatan hukum pidana seharusnya ditempatkan sebagai upaya terakhir (ultimum remedium) dalam kerangka penegakan hukum pada situasi darurat kesehatan.

IMPLEMENTASI SISTEM KEKERABATAN MATRILINEAL MASYARAKAT HUKUM ADAT WESEI WEHALI DI KABUPATEN MALAKA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT WARIS

2025-06-28T19:49:31+00:00

Sistem kekerabatan matrilineal adalah sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan dari pihak ibu. Anak kemudian akan terhubung dengan sang ibu, termasuk terhubung dengan kerabat ibunya, berdasarkan kepada garis keturunan perempuan secara unilateral. Dalam hubungannya dengan konsep hukum adat waris berarti bahwa peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan (mewariskan) serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (immateriale goederen) dari suatu angkatan manusia (generatie) kepada keturunannya menurut sistem kekerabatan matrilineal. Selanjutnya bahwa problematika system pewarisan dalam masyarakat hukum adat Wesei Wehali di Kabupaten Malaka nampak terjadi dalam penyimpangan pewarisan jabatan atau kedudukan adat menurut sistem kekerabatan matrilinealnya. Penelitian ini mengangkat dua isu hukum mengenai implementasi sistem kekerabatan matrilineal dan pewarisannya. Dimana isu hukum pertama menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi eksistensi dan perkembangan sistem kekerabatan matrilineal. Isu hukum kedua mengenai pengimplementasian pewarisan secara sistem kekerabatan matrilineal dalam masyarakat hukum adat Wesei Wehali di Kabupaten Malaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akibat kekosongan norma hukum dan pengaruh faktor-faktor eksternal maupun internal dalam kehidupan masyarakat hukum adat ikut meresistansi eksistensi dan perkembangan sistem kekerabatan matrilineal. Sedangkan mengenai pengimplementasian sistem kekerabatan matrilineal dan pewarisannya dalam kehidupan mayarakat hukum adat Wesei Wehali, menunjukkan telah terjadi penyimpanagan sistem pewarisannya dalam hal pewarisan jabatan atau kedudukan adat. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, dengan metode desktriftif kualitatif yaitu dengan mengkaji dan menganalisa bahan-bahan serta issue-isue hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dielaborasi dengan bahan-bahan hukum sekunder lainnya. Sedangkan metode pendekatannya menggunakan pendekatan analisis konsep hukum, pendekatan perbandingan hukum, pendekatan kultural dan pendekatan sejarah. Tujuan penelitian ini untuk melakukan analisis terhadap issue hukum mengenai eksistensi dan pengimplementasian sistem kekerabatan matrilineal dan pewarisannya dalam kehidupan masyarakat hukum adat Wesei Wehali di Kabupaten Malaka. Berdasarkan penelitian ini konsep pewarisan dalam kehidupan masyarakat hukum adat Wesei Wehali berdasarkan sistem kekerabatan matrilineal yang dianutnya. Dengan hasil penelitian ini bahwa sesuai konsep sistem kekerabaran matrilineal dan konsep norma hukum adat waris, pengimplementasian pewarisan dalam masyarakat hukum adat Wesei Wehali sudah menyimpang dari konsep sistem kekerabaran matrilineal secara murni. Penelitian ini juga memberikan saran bahwa mengakomodir pengaturan pengimplementasian sistem kekerabatan matrilineal beserta pewarisannya ke dalam peraturan perundang-undangan atsau hukum positif di Indonesia perlu direspon pemerintah Indonesia dengan cermat. Selain itu juga msyarakat hukum adat Wesei Wehali di Kabupaten Malaka harus kembali menerapkan sistem pewarisannya menurut sistem kekerabatan matrilineal secara murni sehingga tidak menimbulkan konflik.

The matrilineal kinship system is a kinship system that draws lineage from the mother's side. The child will then be connected to the mother, including connecting with the mother's relatives, based on the female lineage unilaterally. In relation to the concept of customary law, inheritance means that the regulations that govern the process of passing on (inheriting) and passing on property and intangible goods (immateriale goederen) from a human race (génération) to its descendants according to the matrilineal kinship system. Furthermore, the problem of the inheritance system in the Wesei Wehali customary law community in Malacca Regency appears to occur in the deviation of inheritance of customary positions or positions according to the matrilineal kinship system. This research raises two legal issues regarding the implementation of the matrilineal kinship system and its inheritance. Where the first legal issue analyzes the factors that affect the existence and development of the matrilineal kinship system. The second legal issue is regarding the implementation of inheritance through the matrilineal kinship system in the Wesei Wehali customary law community in Malacca Regency. The results of this study show that due to the vacuum of legal norms and the influence of external and internal factors in the lives of customary law communities, the existence and development of the matrilineal kinship system is resisted. Meanwhile, regarding the implementation of the matrilineal kinship system and its inheritance in the life of the Wesei Wehali customary law community, it shows that there has been a deviation of the inheritance system in terms of inheritance of customary positions or positions. This research uses a type of normative legal research, with a qualitative descriptive method, namely by examining and analyzing legal materials and issues based on applicable laws and regulations, which are elaborated with other secondary legal materials. Meanwhile, the approach method uses a legal concept analysis approach, a comparative legal approach, a cultural approach and a historical approach. The purpose of this study is to analyze legal issues regarding the existence and implementation of the matrilineal kinship system and its inheritance in the life of the Wesei Wehali customary law community in Malacca Regency. Based on this research, the concept of inheritance in the life of the Wesei Wehali customary law community is based on the matrilineal kinship system that it adheres to. With the results of this study, according to the concept of the matrilineal kinship system and the concept of inheritance law norms, the implementation of inheritance in the Wesei Wehali customary law community has deviated from the concept of the matrilineal kinship system purely. This study also suggests that accommodating the arrangements for the implementation of the matrilineal kinship system and its inheritance into laws and regulations and positive laws in Indonesia need to be responded to carefully by the Indonesian government. In addition, the Wesei Wehali customary law community in Malacca Regency must re-implement its inheritance system according to the matrilineal kinship system purely so as not to cause conflicts.

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DANA BOS (BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH) BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI NOMOR 2 TAHUN 2022 (STUDI DI SMAN 10 PEKANBARU)

2025-06-14T06:08:30+00:00

Sekolah wajib melaporkan setiap penggunaan dan pertanggungjawaban dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan melaporkan setiap penggunaan dana secara transparan dan akuntabel. Dana BOS harus disalurkan untuk mendukung berbagai aspek penunjang pendidikan guna meningkatkan mutu sekolah. Ketentuan mengenai penggunaan dan pertanggungjawaban dana BOS telah diatur dalam Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 35 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah, sehingga setiap sekolah wajib mematuhi untuk memastikan efektivitas dan efisiensi penggunaan dana demi kemajuan pendidikan. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah menggunakan metode pendekatan penelitian hukum sosiologis atau yuridis empiris yaitu penelitian dengan tujuan untuk mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat dengan terjun langsung ke lapangan. Dengan lokasi penelitian bertempat di SMAN 10 Kota Pekanbaru, sedangkan populasi dan sampel merupakan keseluruhan pihak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti oleh peneliti. Penelitian ini menggunakan sumber data berupa primer dan sekunder, dan teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara. Dari hasil penelitian penulis dapat disimpulkan bahwasanya penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah merupakan bagian dari upaya sekolah dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan menunjang operasional pembelajaran. Penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah dialokasikan sesuai dengan 12 poin penting yang telah ditetapkan dalam pasal 26 ayat (1) Permendikbud Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah. Pertanggungjawaban dana BOS dilaksanakan dalam 2 tahap yaitu tahap pertama tanggal 31 Juli dan tahap kedua pada tanggal 31 Oktober, pertanggungjawaban dana BOS harus mencakup keseluruhan pengeluaran dana BOS yang telah digunakan oleh sekolah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Upaya yang dilakukan oleh SMAN 10 Kota Pekanbaru terhadap penggunaan dan pertanggungjawaban dilakukan dengan cara perencanaan anggaran yang matang sesuai dengan kebutuhan sekolah, transparasi dan keterbukaan kepada masyarakat dan warga sekolah, penggunaan sistem administrasi dan akuntansi keuangan dengan lebih baik, sehingga pelaporan pertanggungjawaban sesuai dengan regulasi, pengawasan dan evaluasi yang dilakukan secara berkala.

Schools are required to report every use and accountability of School Operational Assistance (BOS) funds in accordance with applicable regulations by reporting every use of funds in a transparent and accountable manner. BOS funds must be channeled to support various aspects of supporting education to improve school quality. Provisions regarding the use and accountability of BOS funds are regulated in Article 26 paragraph (1) and Article 35 of the Minister of Education and Culture Regulation Number 2 of 2022 concerning Management of School Operational Assistance Funds, so that every school is obliged to comply to ensure the effectiveness and efficiency of the use of funds for educational progress. The type of research used by the author is using an empirical sociological or juridical legal research approach, namely research with the aim of examining applicable legal provisions and what happens in reality in society by going directly into the field. With the research location at SMAN 10 Pekanbaru City, the population and sample are all parties related to the problem studied by the researcher. This research uses primary and secondary data sources, and data collection techniques are carried out by interviews. From the results of the author's research, it can be concluded that the use of School Operational Assistance funds is part of the school's efforts to improve the quality of education and support learning operations. The distribution of School Operational Assistance funds is allocated in accordance with the 12 important points stipulated in article 26 paragraph (1) of Minister of Education and Culture Regulation Number 2 of 2022 concerning Management of School Operational Assistance Funds. Accountability for BOS funds is carried out in 2 stages, namely the first stage on 31 July and the second stage on 31 October. Accountability for BOS funds must cover the entire expenditure of BOS funds that have been used by the school in accordance with applicable regulations. Efforts made by SMAN 10 Kota Pekanbaru towards use and accountability are carried out by means of careful budget planning in accordance with school needs, transparency and openness to the community and school residents, better use of financial administration and accounting systems, so that accountability reporting is in accordance with regulations and supervision and evaluation are carried out periodically.

IMPLEMENTASI PASAL 89 UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA TERHADAP PELAKSANAAN BADAN USAHA MILIK DESA DI DESA LANGKAT KECAMATAN SIAK KECIL KABUPATEN BENGKALIS

2025-06-26T01:55:48+00:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Pasal 89 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam konteks pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maju Jaya di Desa Langkat, Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis. Pasal 89 mengatur bahwa hasil usaha BUMDes harus dimanfaatkan untuk pengembangan usaha, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, serta bantuan sosial bagi masyarakat miskin. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif, melalui wawancara mendalam dengan pengelola BUMDes, pemerintah desa, dan masyarakat, serta analisis dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BUMDes Maju Jaya telah menjalankan tiga unit usaha, yaitu simpan pinjam, toko saprotan, dan jual beli beras/gabah. Namun, pemanfaatan hasil usaha belum sepenuhnya optimal sesuai amanat Pasal 89 UU Desa. Kendala utama meliputi keterbatasan modal, kurangnya kapasitas pengelola, serta pengelolaan administrasi yang belum tertib. Upaya yang telah dilakukan antara lain musyawarah desa untuk pertanggungjawaban BUMDes dan diversifikasi usaha, namun belum ada program terstruktur untuk alokasi hasil usaha bagi pembangunan desa atau pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan penguatan tata kelola BUMDes, perencanaan strategis pemanfaatan hasil usaha, serta peningkatan partisipasi masyarakat agar implementasi Pasal 89 UU Desa dapat berjalan efektif. Rekomendasi yang diajukan mencakup pelatihan pengelola, penyusunan rencana alokasi keuntungan yang transparan, dan integrasi program BUMDes dengan APBDes untuk mendukung pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat.

This study aims to analyze the implementation of Article 89 of Law Number 6 of 2014 on Villages in the context of the operation of the Village-Owned Enterprise (BUMDes) "Maju Jaya" in Langkat Village, Siak Kecil District, Bengkalis Regency. Article 89 stipulates that BUMDes profits must be utilized for business development, village infrastructure, community empowerment, and social assistance for the poor. The research employs empirical legal methods with a qualitative approach, through in-depth interviews with BUMDes managers, village officials, and community members, as well as document analysis. Findings reveal that BUMDes Maju Jaya operates three business units: microfinance, agricultural supply stores, and rice trading. However, profit utilization has not fully aligned with Article 89 due to constraints such as limited capital, inadequate managerial capacity, and disorganized financial reporting. Efforts like annual accountability forums and business diversification have been initiated, but structured programs for profit allocation remain lacking. The study concludes that strengthening BUMDes governance, strategic profit utilization planning, and enhanced community participation are critical for effective implementation of Article 89. Recommendations include managerial training, transparent profit allocation mechanisms, and integration of BUMDes programs into the Village Budget (APBDes) to support village development and welfare.

SUBJEK HUKUM YANG BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP SAMPAH PLASTIK DI SAMUDERA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

2025-06-18T21:39:48+00:00

Laut merupakan salah satu ekosistem yang paling besar mengalami kerusakan sebagai dampak buruk dari kehadiran sampah laut, terutama yang berbahan plastik. Di Samudera Pasifik sebelah utara, sampah-sampah dari negara-negara yang berbatasan langsung dengan Samudera Pasifik berkumpul disana dan melahirkan kumpulan sampah besar, yang disebut the great pacific garbage patch. Adapun the great pacific garbage patch kemudian dibagi menjadi 2 bagian yakni kumpulan sampah yang terletak di antara Hawai dan Jepang yang disebut dengan western garbage patch dan kumpulan sampah yang terletak di antara Hawai dan California yang disebut dengan eastern garbage patch. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah: Apa subjek hukum internasional yang bertanggung jawab terhadap sampah plastik yang berada di samudera; Apa bentuk pertanggungjawaban subjek hukum internasional yang bertanggung jawab terhadap penanganan pencemaran sampah plastik di samudera. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Prinsip Tanggungjawab (Responsibility Principle) dan teori Prinsip Pencegahan (Preventive Principle). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Dalam penelitian ini difokuskan pada sinkronasi hukum, yaitu meneliti keserasian hukum positif agar tidak bertentangan berdasarkan hierarki perundang-undangan. Hasil penelitian ini adalah subjek hukum internasional yang bertanggung jawab terhadap sampah plastik yang berada di samudera yaitu Negara sebagai subjek utama yang memiliki kapasitas hukum untuk membuat perjanjian, mengikat, diikat oleh kewajiban hukum, dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran hukum internasional termasuk dalam hal pencemaran lingkungan. Bentuk pertanggungjawaban subjek hukum internasional yang bertanggung jawab terhadap penanganan pencemaran sampah plastik di samudera menimbulkan dua bentuk pertanggungjawaban, yaitu secara responsibility dan liability.

The sea is one of the ecosystems that experiences the greatest damage as a result of the presence of marine debris, especially plastic. In the northern Pacific Ocean, rubbish from countries directly bordering the Pacific Ocean gathers there and gives rise to a large collection of rubbish, which is called the great Pacific garbage patch. The Great Pacific Garbage Patch is then divided into 2 parts, namely the collection of waste located between Hawaii and Japan which is called the Western Garbage Patch and the collection of waste located between Hawaii and California which is called the Eastern Garbage Patch. The main problems in this research are: How international law regulates responsibility for plastic waste in the ocean; Which subject of international law is responsible for handling plastic waste pollution in the oceans? The theories used in this research are the Responsibility Principle theory and the Precautionary Principle theory. The type of research used in this research is normative legal research. Normative legal research is a process of finding legal rules, legal principles and legal doctrines to answer the legal issues faced. This research focuses on legal synchronization, namely examining the harmony of positive law (legislation) so that it does not conflict based on the hierarchy of laws and regulations. The results of this study are the subjects of international law responsible for plastic waste in the ocean, namely the State as the main subject that has the legal capacity to make agreements, bind, be bound by legal obligations, and can be held accountable for violations of international law including in terms of environmental pollution. The form of responsibility of the subjects of international law responsible for handling plastic waste pollution in the ocean gives rise to two forms of responsibility, namely responsibility and liability.

TRANSFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN MENUJU SMART GOVERNMENT MELALUI TEKNOLOGI REKAYASA INFORMATIKA

2025-06-27T19:48:36+00:00

Transformasi tata kelola pemerintahan menuju konsep smart government merupakan respons terhadap dinamika perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat dalam mendukung efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis secara normatif peran strategis teknologi rekayasa informatika dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang cerdas (smart governance), serta mengidentifikasi tantangan normatif dan implementatif yang dihadapi dalam proses transformasi tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan menelaah regulasi nasional yang relevan, seperti Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta dokumen kebijakan strategis lainnya. Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan teknologi rekayasa informatika dalam birokrasi pemerintahan tidak hanya menuntut kesiapan infrastruktur digital, tetapi juga pembaruan regulatif, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta komitmen kelembagaan yang kuat. Transformasi menuju smart government meniscayakan perubahan paradigma dari pemerintahan konvensional yang birokratis ke arah pemerintahan yang adaptif, terbuka, dan berbasis data. Dengan demikian, teknologi rekayasa informatika bukan sekadar instrumen teknis, melainkan fondasi utama dalam restrukturisasi sistem tata kelola pemerintahan yang modern, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan publik.

The transformation of governance toward the concept of smart government is a response to the rapid advancement of information and communication technology in supporting efficiency, transparency, and accountability in public administration. This study aims to normatively analyze the strategic role of information engineering technology in realizing intelligent governance (smart governance) and to identify the normative and implementation challenges encountered during the transformation process. This research employs a normative juridical approach by examining relevant national regulations, such as Presidential Regulation No. 95 of 2018 on the Electronic-Based Government System (SPBE), Law No. 23 of 2014 on Regional Government, and other strategic policy documents. The findings reveal that the implementation of information engineering technology within government bureaucracy requires not only digital infrastructure readiness but also regulatory reform, human resource capacity building, and strong institutional commitment. The transition toward smart government demands a paradigm shift from conventional bureaucratic governance to adaptive, open, and data-driven administration. Thus, information engineering technology is not merely a technical tool but serves as a foundational pillar in restructuring modern governance systems that are participatory, transparent, and responsive to public needs.

STRATEGI DAN KEBIJAKAN SAMSAT DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PADA SEKTOR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI PROVINSI BENGKULU

2025-06-07T01:44:10+00:00

Sistem Administratif Manunggal Satu Atap (SAMSAT) memegang peranan penting dalam pengelolaan pajak kendaraan bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang menjadi sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD). Keberhasilan dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor sangat bergantung pada efektivitas kebijakan dan strategi yang diterapkan oleh SAMSAT, termasuk sistem pelayanan, pemanfaatan teknologi, dan sosialisasi yang efektif kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan dan strategi dalam pengelolaan pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Provinsi Bengkulu. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum kualitatif empiris dengan analisis deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan petugas SAMSAT, pegawai pemerintah daerah, dan wajib pajak, serta studi dokumen terkait kebijakan pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Bengkulu telah menerapkan kebijakan yang sesuai dengan regulasi nasional, termasuk insentif dan inovasi layanan seperti e-Samsat dan Samsat Keliling. Namun, kendala utama yang dihadapi adalah ketidakakuratan data kendaraan, rendahnya kesadaran masyarakat, serta keterbatasan akses teknologi di daerah terpencil. Selain itu, prosedur administratif yang rumit dan keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran menjadi tantangan signifikan. Penelitian ini menyarankan perlunya pengembangan infrastruktur teknologi yang lebih merata, peningkatan koordinasi antarinstansi, serta program edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut dan meningkatkan PAD melalui pemungutan pajak kendaraan bermotor.

The System of One-Stop Integrated Administration (SAMSAT) plays a crucial role in the management of motor vehicle tax and Motor Vehicle Transfer Fee (BBNKB), which are primary sources of Local Revenue (PAD). The success of motor vehicle tax collection heavily depends on the effectiveness of the policies and strategies implemented by SAMSAT, including the service system, the use of technology, and effective public awareness campaigns. This study aims to analyze the challenges and strategies in managing motor vehicle taxes at SAMSAT in Bengkulu Province. The research method employed is a qualitative empirical legal approach with descriptive analysis. Data were collected through in-depth interviews with SAMSAT officers, local government officials, and taxpayers, as well as document studies related to motor vehicle tax policies. The findings indicate that the Bengkulu Provincial Government has implemented policies that align with national regulations, including incentives and service innovations such as e-Samsat and Samsat Mobile. However, the main challenges faced include inaccurate vehicle data, low public awareness, and limited access to technology in remote areas. Additionally, complex administrative procedures and limited human resources and budget pose significant challenges. The study recommends the need for more equitable development of technological infrastructure, enhanced coordination between agencies, and more intensive educational and outreach programs to overcome these barriers and improve PAD through motor vehicle tax collection.

TANTANGAN DAN REFORMASI HUKUM KESEHATAN 5.0

2025-06-25T10:04:38+00:00

Tantangan dalam Reformasi hukum kesehatan di Indonesia pada era 5.0 ini menjadi agenda penting dalam upaya mewujudkan kesehatan universal yang adil dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Seiring dengan perkembangan hukum, sosial dan ekonomi, sistem aturan kesehatan Indonesia menghadapi berbagai tantangan, seperti ketimpangan akses layanan kesehatan, kualitas pelayanan yang tidak merata, serta beban pembiayaan tinggi yang harus ditanggung oleh masyarakat. Oleh karena itu, reformasi dalam sistem hukum kesehatan diperlukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan kesehatan, serta memastikan hak setiap warga negara untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak. Jurnal ini membahas tantangan utama dalam implementasi reformasi hukum kesehatan di Indonesia, termasuk ketidakmerataan infrastruktur kesehatan, terbatasnya sumber daya manusia, serta hambatan regulasi dan birokrasi. Selain itu, artikel ini juga mengeksplorasi peluang yang ada, seperti pemanfaatan teknologi digital, perbaikan sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan-kebijakan terkait kesehatan. Melalui analisis terhadap berbagai kebijakan dan pengalaman negara lain, diharapkan dapat diperoleh rekomendasi untuk memperbaiki sistem hukum kesehatan Indonesia dalam mewujudkan tujuan kesehatan di era 5.0 ini. Selain itu, perlindungan bagi tenaga kesehatan dalam penerapan hukum kesehatan sangat diperlukan, pemerintah perlu memberikan jaminan perlindungan dan keselamatan kerja dalam upaya pemberdayaan seluruh tenaga kesehatan, Kepastian hukum memiliki peran yang sangat vital sebagai alat untuk memberikan jaminan perlindungan bagi tenaga kesehatan. Oleh karena itu, pemerintah dituntut untuk tidak bertindak secara sewenang-wenang dalam menetapkan penugasan tenaga kesehatan. Dengan reformasi yang tepat, Indonesia dapat meningkatkan kualitas layanan kesehatan yang inklusif dan dapat diakses oleh seluruh warganya, tanpa terkecuali.

The challenges in health law reform in Indonesia during the 5.0 era have become a significant agenda in the effort to achieve fair and equitable universal health care for all levels of society. In line with developments in legal, social, and economic sectors, Indonesia's health regulatory system faces various challenges, including unequal access to healthcare services, disparities in service quality, and the high financial burden borne by the public. Therefore, reforming the health law system is necessary to improve the effectiveness and efficiency of health services and to ensure every citizen's right to adequate healthcare. This journal explores the main challenges in implementing health law reform in Indonesia, including unequal distribution of healthcare infrastructure, limited human resources, and regulatory and bureaucratic barriers. Additionally, the article identifies potential opportunities such as the utilization of digital technology, improvements to the National Health Insurance (JKN) system, and the enhancement of public participation in health-related policy decision-making. Through an analysis of various policies and international experiences, this study aims to generate recommendations for improving Indonesia’s health law system to meet the health objectives of the 5.0 era. Moreover, the protection of healthcare workers within the application of health law is crucial. The government must provide safety and protection guarantees as part of efforts to empower all healthcare personnel. Legal certainty plays a vital role as a means to ensure protection for health workers. Consequently, the government is urged not to act arbitrarily in assigning health professionals. With appropriate reforms, Indonesia can enhance the quality of inclusive healthcare services that are accessible to all citizens without exception.