Jurnal Kritis Studi Hukum

TINJAUAN YURIDIS KEJAHATAN KEBOCORAN DATA PRIBADI DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE DI INDONESIA

2025-04-21T08:05:05+00:00

Kebocoran data pribadi dalam transaksi e-commerce di Indonesia menjadi salah satu masalah yang sangat serius di era digital. Sektor perdagangan elektronik memiliki perkembangan yang sangat pesat. Kejahatan ini berdampak negatif bagi privasi konsumen dan reputasi layanan e-commerce. Penelitian ini memiliki bertujuan untuk memberikan tinjauan yuridis terhadap kejahatan kebocoran data pribadi dalam e-commerce di Indonesia, dengan berfokus pada aspek hukum yang mengatur perlindungan data pribadi dan upaya dalam mengatasi kebocoran data. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif dengan pendekatan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP 71/2019), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 13/POJK.02/2018 tentang Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selain itu disertakan kasus kebocoran data yang terjadi di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa regulasi perlindungan data pribadi yang sudah diperketat begitu juga pelaksanaan dan pengawasannya dalam kebijakan keamanan data di sektor e-commerce, tetapi masih menjadi tantangan yang sangat sulit. Faktor-faktor yang menjadi kesulitan ini seperti lemahnya kesadaran akan pentingnya perlindungan data, serta keterbatasan sistem keamanan yang diterapkan oleh platform e-commerce, turut berkontribusi pada peningkatan angka kebocoran data. Penelitian ini menyarankan agar peningkatan kesadaran hukum bagi pelaku usaha e-commerce dan juga implementasi sistem keamanan yang lebih ketat dalam melindungi data pribadi konsumen dan mengurangi potensi kerugian akibat kejahatan siber.

Personal data leakage in e-commerce transactions in Indonesia is one of the most serious problems in the digital era. The e-commerce sector has developed very rapidly. This crime has a negative impact on consumer privacy and the reputation of e-commerce services. This study aims to provide a legal review of personal data leakage crimes in e-commerce in Indonesia, focusing on the legal aspects that regulate personal data protection and efforts to overcome data leakage. The research method used is normative with an analytical approach to laws and regulations, such as Law No. 27 of 2022 concerning Personal Data Protection (UU PDP), Government Regulation No. 71 of 2019 concerning the Implementation of Electronic Systems and Transactions (PP 71/2019), Financial Services Authority (OJK) Regulation No. 13/POJK.02/2018 concerning Consumer Protection in the Financial Services Sector, Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection. In addition, cases of data leakage that occurred in Indonesia are included. The results of this study indicate that the regulation of personal data protection that has been tightened as well as its implementation and supervision in data security policies in the e-commerce sector, but still a very difficult challenge. Factors that make this difficulty such as weak awareness of the importance of data protection, as well as the limitations of the security system implemented by the e-commerce platform, also contribute to the increase in data leakage rates. This study suggests that increasing legal awareness for e-commerce business actors and also implementing a tighter security system in protecting consumer personal data and reducing potential losses due to cybercrime.

PERTIMBANGAN KAUM ADAT DI NAGARI LASI KECAMATAN CANDUANG KABUPATEN AGAM TENTANG LARANGAN KAWIN SESUKU PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

2025-04-28T05:28:17+00:00

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya keunikan Nagari Lasi, salah satunya yaitu bertahannya larangan perkawinan sesuku secara kental, walaupun telah terjadi tranformasi hukum dalam masyarakat Minangkabau secara umum. Penelitian ini membahas pertimbangan kaum adat dan dampak larangan kawin sesuku di salingka Nagari Lasi, tanggapan masyarakat terhadap adanya sanksi kawin sasuku dan analisa hukum Islam terhadap larangan kawin sesuku. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan pertimbangan kaum adat dan dampak larangan kawin sesuku di salingka Nagari Lasi, untuk mengetahui tanggapan terhadap adanya sanksi larangan kawin sesuku, serta untuk mengungkap analisa hukum Islam terhadap larangan kawin sesuku. Jenis penelitian ini termasuk kategori penelitian lapangan (field research) bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sebagai sumber data terdiri dari sumber data primer yaitu niniak mamak, pemuka agama, tokoh-tokoh dan cadiak pandai. Data didapatkan dari wawancara. Teknik Analisa data menggunakan: reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan. Sementara Teknik penjamin keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertimbangan kaum adat dan tanggapan mereka terhadap larangan kawin sasuku adalah agar jangan terjadi perpecahan dalam masyarakat yang menyebabkan satu pihak dianggap melanggar adat yang satu pihak lain bersikukuh dengan adat. Dampak pertimbangan kaum adat Nagari Lasi terhadap orang yang melanggar kawin sasuku merupakan melanggar adat secara utuh yang mengakibatkan munculnya kesenjangan sosial dan menjadi buah bibir di tengah-tengah masyarakat. Tanggapan pemuka masyarakat, bundo kanduang, generasi muda menganggap bahwa kawin sasuku ini sebagai larangan adat yang telah berlaku secara turun temurun di salingka Nagari Lasi yang wajib dipatuhi sehingga apabila larangan ini dilakukan atau dilanggar oleh masyarakat salingka Nagari Lasi akan diberikan sanksi sesuai dengan kesepakatan. Dilihat dari perspektif hukum Islam larangan kawin sasuku tidak ada persoalan dalam hukum Islam karena tidak membatalkan hal-hal yang dianjurkan dalam hukum Islam, akan tetapi hanya dilarang menurut adat dan jika melanggar dikenakan sanksi menurut adat.

This research is motivated by the many unique characteristics of Nagari Lasi, one of which is the strong persistence of the prohibition against intra-clan marriage, despite the broader transformation of customary law within Minangkabau society. This study discusses the considerations of traditional leaders) and the impacts of the intra-clan marriage prohibition in the Nagari Lasi area, the community’s response to the sanctions imposed on those who violate this prohibition, and an Islamic legal analysis of the custom. The purpose of this study is to explain the considerations of traditional leaders and the impact of the prohibition on intra-clan marriage in the Nagari Lasi area, to understand the community’s response to the sanctions, and to explore the Islamic legal perspective on this customary restriction. This research falls into the category of field research and is descriptive in nature, utilizing a qualitative approach. The primary data sources include traditional leaders, religious figures, community leaders, and intellectuals. The data were obtained through interviews. The data analysis techniques employed include data reduction, data presentation, and drawing conclusions. Meanwhile, the validity of the data was ensured through source triangulation. The research findings show that the considerations and responses of traditional leaders regarding the intra-clan marriage prohibition are aimed at preventing social division within the community, which could arise when one party is seen as violating tradition while the other remains committed to upholding it. Violating this norm is considered a complete breach of local custom, resulting in social gaps and becoming a subject of public gossip. Community responses from traditional leaders, bundo kanduang (matriarchal figures), and the younger generation indicate that intra-clan marriage is regarded as a long-standing customary prohibition in the Nagari Lasi area that must be obeyed. Therefore, if a member of the community violates this prohibition, sanctions will be imposed based on mutual agreement. From the perspective of Islamic law, there is no legal issue concerning intra-clan marriage, as it does not invalidate any principles encouraged by Islamic teachings. However, the prohibition is rooted in custom, and any violations are subject to customary sanctions rather than religious penalties.

EFEKTIVITAS LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK) DALAM MENJAMIN KEAMANAN SAKSI DAN KORBAN: RELEVANSI DENGAN TEORI VIKTIMOLOGI

2025-04-27T05:20:45+00:00

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, saksi dan korban memiliki peran vital dalam mengungkap fakta dan menegakkan keadilan, namun seringkali menghadapi intimidasi dan tekanan sehingga hak-hak mereka terabaikan. Perlakuan yang minim terhadap perlindungan korban, yang cenderung hanya menjadikan mereka sebagai alat pembuktian, mendorong pembentukan dan penguatan LPSK melalui UU No. 13 Tahun 2006 serta perubahannya dengan UU No. 31 Tahun 2014. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui relevansi teori viktimologi dengan lpsk dalam menjamin keamanan saksi dan korban serta untuk mengetahui efektivitas lpsk dalam menjamin keamanan saksi dan korban. Jenis metode penulisan yang digunakan adalah jenis penulisan yuridis normatif, dengan pendekatan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Teori viktimologi memainkan peranan kunci dalam pengembangan strategi intervensi di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). LPSK diharapkan dapat menjalankan fungsinya secara maksimal dalam menciptakan sistem peradilan yang responsif, adil, dan menjamin keamanan serta kesejahteraan saksi dan korban di seluruh wilayah Indonesia.

In Indonesia's criminal justice system, witnesses and victims play a vital role in uncovering facts and upholding justice, but often face intimidation and pressure, resulting in their rights being neglected. The minimal treatment of victim protection, which tends to only make them as a means of proof, encourages the establishment and strengthening of LPSK through Law No. 13 of 2006 and its amendment with Law No. 31 of 2014. The purpose of this paper is to determine the relevance of the theory of victimology to the LPSK in ensuring the security of witnesses and victims and to determine the effectiveness of the LPSK in ensuring the security of witnesses and victims. The type of writing method used is normative juridical writing, with an approach using primary and secondary legal materials. Victimology theory plays a key role in the development of intervention strategies at the Witness and Victim Protection Agency (LPSK). LPSK is expected to carry out its functions optimally in creating a justice system that is responsive, fair, and ensures the safety and welfare of witnesses and victims throughout Indonesia.

BANTUAN HUKUM KEPADA ANGGOTA POLISI DI SUMATERA BARAT YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DALAM MENJALANKAN TUGAS KEDINASAN

2025-04-23T10:32:56+00:00

Pemberian Bantuan Hukum Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 6 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 2 Tahun 2017 tentang Bantuan Hukum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi yang bersifat deskriptif analitis. Pelaksanaan pemberian bantuan hukum oleh Devisi Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Barat kepada anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana pada saat menjalankan tugas kedinasan adalah dengan cara mengajukan permohonan tertulis dengan menyertakan kronologis kejadian kepada Kapolda Sumatera Barat untuk diberikan bantuan hukum dan didampingi di persidangan. Setelah permohonan tadi disetujui kemudian barulah dikeluarkan Surat Perintah kepada Penasehat hukum/ Kuasa Hukum/ Pendamping yang ditugaskan. Pemohon selanjutnya memberikan Surat Kuasa kepada Penasehat hukum/Kuasa Hukum/Pendamping yang ditugaskan. Kapolda Sumatera Barat memberikan dukungan melalui Personil Devisi Hukum Kepolisian Dareah Sumatera Barat untuk memberikan Bantuan hukum. Biasanya hambatan dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum oleh Bidang Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Barat kepada anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana pada saat menjalankan tugas kedinasan yaitu kurangnya Tenaga penasehat hukum. Tidak adanya koordinasi yang jelas antara Kepolisian dengan Pengacara dari tersangka sendiri. Optimalisasi Dalam Pemberian Bantuan Hukum Oleh Bidang Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Barat Kepada Anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana saat menjalankan tugas kedinasan adalah dengan mengadakan stimulan untuk Pengacara pada bidang hukum Polda dan Melakukan pengawasan dalam Pemberian Bantuan Hukum.

The Provision of Legal Aid by the Indonesian National Police is regulated in Article 6 of the Regulation of the Chief of the Indonesian National Police No. 2 of 2017 concerning Legal Aid. This research is a legal research with descriptive analytical specifications. The implementation of the provision of legal aid by the Legal Division of the West Sumatra Regional Police to police members who commit crimes while carrying out official duties is by submitting a written application including a chronology of events to the West Sumatra Regional Police Chief to be given legal assistance and accompanied in court. After the application is approved, a Letter of Order is issued to the assigned Legal Counsel/Legal Attorney/Companion. The applicant then provides a Power of Attorney to the assigned Legal Counsel/Legal Attorney/Companion. The West Sumatra Regional Police Chief provides support through the Legal Division Personnel of the West Sumatra Regional Police to provide Legal Aid. Usually, obstacles in the implementation of the provision of legal aid by the Legal Division of the West Sumatra Regional Police to police members who commit crimes while carrying out official duties are the lack of legal advisors. There is no clear coordination between the Police and the suspect's own lawyer. Optimization in the Provision of Legal Aid by the Legal Division of the West Sumatra Regional Police to Police officers who commit crimes while carrying out official duties is by holding stimulants for Lawyers in the legal division of the Regional Police and Supervising the Provision of Legal Aid.

HUBUNGAN INTERNASIONAL KAWASAN AUSTRALIA DENGAN KAWASAN PASIFIK

2025-04-22T09:16:36+00:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan internasional Kawasan Australia dengan Kawasan pasifik. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yakni dengan menggunakan kalimat deskriptif yang berguna menjelaskan fenomena yang terjadi.penelitain ini menjelaskan bahwa Kedekatan Australia secara geografis dengan negara-negara Pasifik mempengaruhi perannya di wilayah Oseania tersebut. Australia berperan aktif dalam mendukung peningkatan kualitas ekonomi dan politik negara tetanggannya. Bukti kongkrit peran aktifnya, Australia menjadi negara pendonor bantuan terbesar, berperan aktif dalam perubahan politik yang lebih baik di wilayah pasifik dan termasuk pendiri Pacific Island Forum, Negara-negara Pasifik yang memiliki hubungan diplomatik dengan Australia adalah, Federation States Micronesia. Tonga, Kiribati, Fiji, Tuvalu, Vanuatu, Samoa, Nauru, Solomon Islands, Republic Marshall Islands, Palau, Papua Nugini, dan New Zealand.

PROSES MEDIASI BERDASARKAN KEARIFAN LOKAL DAN PENYELESAIAN SENGKETA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PULAU PUNJUNG

2025-04-29T07:40:19+00:00

Penelitian ini mengarah kepada proses penyelesaian sengketa perceraian di Pengadilan Agama Pulau Punjung, upaya Hakim Pengadilan Agama dalam Penerapan kearifan lokal terhadap penyelesaian perkara perceraian serta keterlibatan Mediator lokal. Tujuan untuk mengetahui proses penyelesaian sengketa perceraian di Pengadilan Agama Pulau Punjung dan menganalisa upaya Hakim Pengadilan Agama Pulau Punjung dalam Penerapan kearifan lokal terhadap penyelesaian perkara perceraian serta bagaimana keterlibatan Mediator lokal. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan yuridis Normatif bersifat kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yaitu Hakim dan Panitera Pengganti pada Pengadilan Agama Pulau Punjung, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Masyarakat yang pernah mengalami permasalahan rumah tangga di Kecamatan Pulau Punjung. Sumber data sekunder berupa laporan tahunan mediasi dan arsip putusan di Pengadilan Agama Pulau Punjung. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi seperti rekaman audio dan dokumen tertulis. Teknik Analisa data dengan menggunakan reduksi data, penyajian data, simpulan, dan verifikasi. Teknik keabsahan data meliputi uji kredibilitas, peningkatan ketekunan, FGD, triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Proses pelaksanaan mediasi berdasarkan kearifan lokal di Pulau Punjung yaitu mulai karena adanya permasalahan rumah tangga yang tidak bisa diselesaikan suami istri berdua, mereka diupayakan damai secara berjenjang dimana terlebih dahulu diupayakan damai oleh keluarga terdekat seperti orang tua, saudara, mamak kedua belah pihak, kemudian ditingkatkan melalui Ninik Mamak, semuanya dilakukan secara kekeluargaan dan musyawarah mufakat. Proses pelaksanaan mediasi penyelesaian sengketa perceraian yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Pulau Punjung yaitu harus mengikuti tahapan-tahapan yang telah ditentukan berdasarkan peraturan-praturan yang ada secara formal. Namun dalam pengambilan keputusan baik Hakim maupun Mediator Non Hakim berusaha untuk tidak hanya berdasarkan pada ketentuan hukum formal semata tetapi berusaha untuk mengintegrasikan nilai-nilai keadilan sosial dan budaya yang berlaku dalam kearifan lokal setempat. Mediasi yang dilaksanakan berdasarkan kearifan lokal dengan Ninik Mamak sebagai Mediator lebih tinggi tingkat keberhasilannya dibandingkan dengan mediasi yang dilaksanakan dalam penyelesaian sengketa perceraian di Pengadilan Agama Pulau Punjung, hal ini adalah karena adanya beberapa faktor yang mempengaruhi.

PENGARUH KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENINGKATAN INFRASTRUKTUR JALAN DI TANGERANG SERTA DAMPAKNYA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI

2025-04-15T08:00:43+00:00

Infrastruktur jalan memegang peranan krusial dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan konektivitas, efisiensi distribusi barang dan jasa, serta mobilitas masyarakat. Kota Tangerang, sebagai pusat ekonomi di Provinsi Banten, menghadapi tantangan dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur jalan yang memadai seiring dengan pesatnya pertumbuhan sektor industri, perdagangan, dan jasa. Sebagai respons, Pemerintah Kota Tangerang menetapkan Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024–2026, yang menempatkan pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan sebagai prioritas utama. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Namun, implementasinya dihadapkan pada tantangan seperti keterbatasan anggaran dan kompleksitas pembebasan lahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kebijakan pemerintah daerah dalam peningkatan infrastruktur jalan di Kota Tangerang serta dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi, dengan fokus pada efektivitas kebijakan, tantangan yang dihadapi, dan kontribusinya terhadap sektor ekonomi dan sosial masyarakat.

IMPLIKASI DISPENSASI KAWIN SETELAH LAHIRNYA UNDANG-UNDANG NO 16 TAHUN 2019 TERHADAP KETAHANAN PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH KELAS IB

2025-04-28T05:16:40+00:00

Penelitian ini membahas tentang Peran dan dasar pertimbangan Hakim menetapkan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kelas IB Payakumbuh. dampak penetapan hakim dalam dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kelas IB Payakumbuh. Analisis konsep ketahanan Perkawinan terhadap penetapan hakim Pengadilan Agama Kelas IB Payakumbuh dalam perkara dispensasi kawin.Tujuan nya untuk engetahui Peran dan dasar pertimbangan Hakim dalam menetapkan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kelas IB Payakumbuh. mendeskripsikan dan menganalisa Dampak positif dan negatif dari penetapan hakim dalam dispel bagi anak di Kota Payakumbuh. mengalisa konsep etahanan keluarga terhadap penetapan hakim dalam perkara dispensasi kawin. Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian lapangan atau field research dan bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang mengambarkan kenyataan yang ada, tentang Dispensasi Kawin di pengadilan Kelas IB Kota Payakumbuh sudut pandang dan analisa dampak baik secara positif maupun negatif dalam ketahanan keluarga yang di bentuk. Teknik pengumpulan data berupa wawancara seperti rekaman audio dan dokumen tertulis. Metode analisis data yang dipakai adalah data model Miles dan hubermen ( 1984) yaitu 1) data reduksi, 2) data display dan 3) conclusion/verification. Sementara tekhnik keabsahan data memakai metode trianggulasi sumber dan waktu. Peran dan dasar hukum hakim di Pengadilan Agama Payakumbuh sangat berhati-hati memberikan dispensasi kawin mengutamakan kepentingan terbaik pihak permohonan dan memastikan keputusan yang diambil tidak hanya mematuhi hukum yang berlaku tetapi juga mendukung keberlanjutan ketahanan perkawinan di masa depan. berbagai faktor sebagai pertimbangan Hakim seperti kesiapan psikologis, sosial, ekonomi, dan pendidikan pemohon dalam memutuskan perkara dispensasi kawin, guna memastikan bahwa pernikahan yang disetujui akan memberikan manfaat yang besar bagi kedua belah pihak. Dasar hukum utama yang digunakan adalah Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Batas Usia Minimal Perkawinan dan peraturan-peraturan terkait lainnya. Hakim juga mengutamakan kepentingan terbaik bagi pihak yang terlibat, terutama untuk memastikan ketahanan pernikahan di masa depan, dan masalah finansial seringkali menjadi hambatan yang menyebabkan ketahanan perkawinan menjadi rentan. Selain itu, kurangnya pemahaman tentang tanggung jawab pernikahan yang sesungguhnya juga berkontribusi pada ketidakstabilan perkawinan.

PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH TENTANG EKSISTENSI PENELITIAN KEMASYARAKATAN BAGI HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA ANAK

2025-04-24T04:58:17+00:00

Penelitian kemasyarakatan untuk sidang anak di pengadilan negeri lahir seiring perkembangan sosial kehidupan masyarakat. Penelitian kemasyarakatan dilakukan untuk mendalami kehidupan anak yang melanggar hukum secara lebih mendalam serta merupakan masukan bagi hakim ketika memeriksa dan memutus perkara anak di persidangan. Kaidah hukum tentang penelitian kemasyarakatan tidak ada dalam Hukum Islam, hanya terdapat pada hukum positif. Penulisan ini membahas tentang eksistensi penelitian kemasyarakatan pada peradilan anak serta penelitian kemasyarakatan untuk peradilan anak dari perspektif maslahah mursalah. Karena maslahah mursalah merupakan segala hal yang mendatangkan kebaikan dan tidak diatur baik dalam nash maupun sumber Syariat Islam lainnya. Metode yang dipakai untuk penulisan ini yaitu penelitian lapangan. Penelitian kemasyarakatan memainkan peran penting bagi hakim saat mengambil keputusan dalam kasus yang melibatkan anak di pengadilan negeri. Hal ini karena hakim harus mempertimbangkan hasil penelitian kemasyarakatan berupa laporan yang terdapat dalam perturan yang mengatur peradilan anak. Apabila hakim tidak menimbang penelitian kemasyarakatan, mengakibatkan vonis yang dijatuhkan hakim akan batal demi hukum. Penelitian kemasyarakatan memberikan kontribusi positif dalam persidangan anak. Pemeriksaan di persidangan bersama dengan laporan penelitian kemasyarakatan akan memberikan putusan yang terbaik terhadap anak. Penelitian kemasyarakatan dalam perspektif maslahah mursalah merupakan hal yang mendatangkan kebaikan untuk manusia dan menjauhkan hal yang mendatangkan keburukan bagi manusia. Penelitian kemasyarakatan ini tidak bertentangan dengan nash karena membantu mewujudkan tujuan syara’ yaitu memelihara jiwa anak yang termasuk pada memelihara keturunan (Hifzh al-Nasl.

KEPASTIAN HUKUM TERHADAP WANPRESTASI AHLI WARIS DALAM PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN: STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 3580/PDT.G/2018/PA.SBY

2025-04-22T10:52:25+00:00

Dalam dunia perbankan, perjanjian kredit memiliki peranan penting dalam mendukung kegiatan ekonomi, baik untuk kebutuhan konsumsi pribadi maupun pengembangan usaha. Namun, masalah hukum sering muncul ketika debitur yang terikat dalam perjanjian kredit meninggal dunia. Hal ini mengakibatkan kewajiban pembayaran kredit dialihkan kepada ahli waris, yang sering kali menimbulkan sengketa dan berujung pada wanprestasi. Salah satu kasus yang relevan adalah Putusan 3580/Pdt.G/2018/PA.Sby, yang melibatkan PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Bakti Makmur Indah sebagai Penggugat, yang menggugat para tergugat, yaitu ahli waris dari debitur yang sudah meninggal. Dalam tulisan ini, penulis merumuskan dua permasalahan utama, yaitu bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh ahli waris dan sejauh mana putusan hakim mencerminkan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus, di mana regulasi yang relevan, termasuk ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dari kasus sengketa antara bank dan ahli waris, diperoleh kesimpulan mengenai bagaimana proses pengadilan mempertimbangkan kepentingan kedua belah pihak dalam penyelesaian masalah wanprestasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa putusan hakim sudah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku dalam penyelesaian utang yang ditinggalkan oleh debitur.

In the banking world, credit agreements play an important role in supporting economic activities, both for personal consumption needs and business development. However, legal problems often arise when debtors bound by credit agreements die. This results in the obligation to pay credit being transferred to the heirs, which often causes disputes and leads to default. One relevant case is Decision 3580/Pdt.G/2018/PA.Sby, which involved PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bakti Makmur Indah as the Plaintiff, who sued the defendants, namely the heirs of the deceased debtor. In this paper, the author formulates two main problems, namely the form of default committed by the heirs and the extent to which the judge's decision reflects the principles of justice and legal certainty. The method used in this study is normative juridical, with a statutory approach and case studies, where relevant regulations, including provisions in the Civil Code (KUHPer) and the Compilation of Islamic Law (KHI). From the case of a dispute between a bank and an heir, a conclusion was obtained regarding how the court process considers the interests of both parties in resolving the default problem. The results of the analysis show that the judge's decision is in accordance with the applicable legal principles in resolving debts left by the debtor.