ANALISIS HUKUM KEUANGAN NEGARA TERHADAP PEMENUHAN ANGGARAN PENDIDIKAN SEKURANG-KURANGNYA 20% DALAM APBN TAHUN ANGGARAN 2024

Abstrak

Artikel ini menganalisis konstruksi hukum penghitungan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dalam APBN Tahun Anggaran 2024 serta konsistensi hukum antara penetapan, rincian awal, dan perubahan rinciannya. Artikel diolah dari penelitian hukum normatif/doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan utamanya meliputi Pasal 31 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, hukum keuangan negara, UU Nomor 19 Tahun 2023, Perpres Nomor 76 Tahun 2023, Perpres Nomor 206 Tahun 2024, serta putusan Mahkamah Konstitusi terkait. Pada tahap penetapan, alokasi pendidikan Rp665.023.864.382.000 dibandingkan dengan total Belanja Negara Rp3.325.119.321.897.000 menghasilkan 20,0% setelah pembulatan satu desimal. Kesesuaian aritmetis tersebut tidak otomatis membuktikan ketepatan hukum seluruh komponen pembilang. Dalam Lampiran VI, rincian awal sebesar 665.023.864.382 ribu rupiah berubah menjadi 668.698.864.379 ribu rupiah. Selisih 3.674.999.997 ribu rupiah terlacak pada belanja pemerintah pusat non-K/L. Kesinambungan formal antarinstrumen dapat ditelusuri, tetapi dasar material dan administratif kenaikan tersebut belum dapat dipastikan dari dokumen yang dianalisis. Artikel merekomendasikan keterlacakan yang lebih jelas antara norma penetapan, klasifikasi akun, dan dasar otorisasi perubahan.

This article analyzes the legal construction of the constitutionally mandated education budget of at least 20% in Indonesia’s 2024 State Budget and the legal consistency between its enactment, initial breakdown, and amended breakdown. It is adapted from normative doctrinal legal research employing statutory, conceptual, and case approaches. The analysis draws on Article 31(4) of the 1945 Constitution, state finance law, Law No. 19 of 2023, Presidential Regulation No. 76 of 2023, Presidential Regulation No. 206 of 2024, and relevant Constitutional Court decisions. At the enactment stage, the education allocation of IDR 665,023,864,382,000 compared with total state expenditure of IDR 3,325,119,321,897,000 yields 20.0% when rounded to one decimal place. This arithmetic result does not, by itself, establish the substantive legal appropriateness of every budget component. In the annexed breakdown, the initial total of 665,023,864,382 thousand rupiah increased to 668,698,864,379 thousand rupiah. The difference of 3,674,999,997 thousand rupiah is traceable to non-ministerial central government expenditure. Formal continuity among the legal instruments can be identified; however, the substantive and administrative basis for that increase cannot be conclusively established from the documents examined. The article recommends a clearer audit trail connecting statutory allocations, classified accounts, and amendment authorizations.