RASIONALITAS HUKUM DALAM MENGHUKUM KETIDAKSENGAJAAN: KAJIAN ONTOLOGIS ATAS KELALAIAN TENAGA MEDIS DAN TENAGA KESEHATAN
Kata Kunci:
Rasionalitas Hukum, Ketidaksengajaan, Ontologi, Kelalaian Medis, Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan, Being, Duty Of Care, UU No. 17 Tahun 2023Abstrak
Konsep kesalahan dalam hukum pidana merupakan unsur yang sangat penting dalam menentukan pertanggungjawaban pidana seseorang. Dalam doktrin hukum pidana dikenal asas geen straf zonder schuld yang berarti tidak ada pidana tanpa kesalahan. Pada prinsipnya, bagi dokter yang telah memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan medik dan standar operation procedure berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum. kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai proporsionalitas pemidanaan yang terjadi pada terhadap profesi kesehatan, terlebih tindakan yang dilakukan tidak mempunyai niat jahat melainkan terjadi karena kealpaan/kelalaian (culpa). Artikel ini bertujuan merekonstruksi rasionalitas hukum dalam menghukum ketidaksengajaan tenaga medis dan tenaga kesehatan melalui kacamata ontologi—cabang filsafat yang mengeksplorasi hakikat keberadaan (nature of being). Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif berbasis filosofis dan mengkaji kerangka regulasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, penelitian ini menganalisis struktur eksistensial dari kelalaian medis. Hasil kajian menunjukkan bahwa secara ontologis, kelalaian medis bukanlah suatu ketiadaan perbuatan (non-being atau "ruang kosong" niat), melainkan sebuah realitas perbuatan positif dan sikap batin yang cacat secara normatif (normatively defective conduct). Kelalaian medis mewujud sebagai penyimpangan riil dari standar kehati-hatian (standard of care) yang melanggar hakikat hubungan fiduciary antara tenaga medis atau tenaga kesehatan dengan pasien. Pembebanan pertanggungjawaban hukum ini memiliki rasionalitas ontologis yang kokoh karena yang dihukum bukanlah "ketiadaan niat", melainkan keberadaan sikap abai (disregard) yang merusak tatanan realitas hubungan hukum dan integritas keselamatan pasien.




