IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA

Abstrak

Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) merupakan salah satu perkara konstitusional yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kehadiran mekanisme tersebut diperlukan untuk menyelesaikan perselisihan mengenai pelaksanaan kewenangan konstitusional antarlembaga negara sekaligus menjaga keseimbangan kekuasaan dalam sistem checks and balances. Permasalahan dalam penelitian ini berkaitan dengan bagaimana Mahkamah Konstitusi menentukan batas kewenangan dalam perkara SKLN dan bagaimana putusan-putusannya memberikan implikasi terhadap hubungan kewenangan antarlembaga negara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Pembahasan difokuskan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 004/SKLN-IV/2006, Nomor 2/SKLN-X/2012, Nomor 3/SKLN-X/2012, Nomor 030/SKLN-IV/2006, dan Nomor 1/SKLN-XVII/2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi membangun parameter SKLN melalui penilaian terhadap subjectum litis, objectum litis, dan kepentingan langsung pemohon. Putusan Nomor 3/SKLN-X/2012 menunjukkan bahwa objek SKLN tidak harus selalu merupakan kewenangan yang disebut secara tegas dalam UUD 1945, tetapi dapat berupa kewenangan derivatif yang bersumber dari kewenangan konstitusional. Sebaliknya, Putusan Nomor 004/SKLN-IV/2006 dan Nomor 1/SKLN-XVII/2019 memperlihatkan batas ketat forum SKLN ketika kewenangan yang disengketakan tidak memenuhi karakter konstitusional. Dengan demikian, putusan MK berperan dalam memberikan kepastian mengenai batas kewenangan lembaga negara, tetapi efektivitas SKLN masih menghadapi persoalan hukum acara dan batasan objek serta subjek perkara.