ANALISIS PERBUATAN SELF PREFERENCING YANG MERUGIKAN PELAKU USAHA LAIN MENURUT HUKUM PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA

Abstrak

Perkembangan ekonomi digital dan model bisnis berbasis platform telah melahirkan berbagai dinamika baru dalam hukum persaingan usaha, salah satunya praktik self preferencing. Praktik ini merujuk pada tindakan pelaku usaha yang memiliki posisi dominan, khususnya platform digital, yang mengutamakan produk atau layanannya sendiri dibandingkan produk atau layanan pesaing dalam ekosistem yang dikelolanya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana praktik self preferencing yang merugikan pelaku usaha lain ditinjau menurut Undang-Undang Nomor 5 T ahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, serta bagaimana upaya pencegahan terhadap praktik tersebut dalam sistem hukum persaingan usaha di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif, melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa self preferencing tidak dapat dipandang semata sebagai strategi bisnis yang wajar, melainkan berpotensi menjadi bentuk penyalahgunaan posisi dominan apabila menimbulkan dampak anti-persaingan, seperti terhambatnya akses pasar (market foreclosure), ketidakseimbangan struktur persaingan, serta berkurangnya pilihan konsumen. Dalam kerangka Pasal 25 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, praktik ini dianalisis menggunakan pendekatan rule of reason, dengan menilai dampak aktual maupun potensial terhadap persaingan dan kesejahteraan konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 belum sepenuhnya mampu mengakomodasi perkembangan isu-isu persaingan usaha di pasar digital, khususnya yang berkaitan dengan model bisnis platform, penguasaan data, dan penggunaan algoritma. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi yang lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika ekonomi digital guna menjamin efektivitas penegakan hukum persaingan usaha serta terciptanya persaingan yang sehat dan adil.

The development of the digital economy and platform-based business models has given rise to various new dynamics in competition law, one of which is the practice of self-preferencing. This practice refers to the actions of businesses with dominant positions, particularly digital platforms, that prioritize their own products or services over those of competitors within the ecosystem they manage. This study aims to analyze how self-preferencing practices that harm other businesses are viewed under Law Number 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition, and how to prevent such practices within the Indonesian competition law system. The research method used is normative legal research with a normative juridical approach, through a literature review of primary, secondary, and tertiary legal materials. The results indicate that self-preferencing cannot be viewed simply as a reasonable business strategy but has the potential to become a form of abuse of a dominant position if it results in anti-competitive impacts, such as obstructed market access (market foreclosure), an imbalance in the competitive structure, and reduced consumer choice. Within the framework of Article 25 of Law Number 5 of 1999, this practice is analyzed using a rule of reason approach, assessing its actual and potential impact on competition and consumer welfare. The results of the study indicate that, normatively, Law Number 5 of 1999 has not fully accommodated evolving competition issues in the digital market, particularly those related to platform business models, data control, and the use of algorithms. Therefore, regulatory updates are needed that are more adaptive and responsive to the dynamics of the digital economy to ensure effective enforcement of competition law and the creation of healthy and fair competition.