PENYELESAIAN SENGKETA TANAH HAK GUNA USAHA PT. EMHA TERHADAP KELOMPOK TANI SEKAR RUKUN, KABUPATEN BATU BARA

Abstrak

Tujuan penelitian kami ialah menelusuri tentang tanah sengketa di Kabupaten Batu Bara, tanah sengketa antara PT. Emha dan kelompok tani Sekar Rukun di Kecamatan Sei Suka, sebagaimana perjanjian hak guna usaha dan status tanah adalah bagian dari peraturan perundang-undangan hukum agraria. Hal ini terjadi karena tanah yang telah lama terbengkalai dan tidak diambil alih oleh pemerintah, yang pada akhirnya menyebabkan perselisihan antara PT. Emha,  pemegang hak guna usaha, dan kelompok tani. Namun, PT. Emha mengalami kesulitan untuk mengolah dan meratakan tanah sengketa karena pemerintah tidak menyatakan bahwa tanah tersebut telah diberikan kepada mereka. Hasilnya, Penyelesaian masalah sengketa ini peneliti merekomendasikan melalui kebijakan pemerintah dengan Upaya penertiban Tanah Diindikasi Terlantar menurut Pasal 1 angka 5 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar yang mengacu pada Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang ketentuan Pokok-pokok Agraria pasal 28 ayat; pasal 8 PP No. 40/1996 terkait perpanjangan oleh pihak pemegang Hak Guna Usaha yang selanjutnya turun kepada acuan jangka waktu Hak Guna Usaha Dalam pasal 8 PP 40 Tahun1966 HGU diberikan untuk pertama kalinya paling lama 35 tahun dan dapat diperpanjang paling lama 25 tahun; serta Penyelesaian Sengketa Tanah Dengan Hak Guna Usaha Dalam Penertiban Tanah Terlantar, dapat di selesaikan dengan proses litigasi melalui pengadilan maupun non litigasi luar pengadilan atau sering disebut dengan penyeleseaian alternatif sengketa.

The purpose of our research is to investigate the disputed land in Batu Bara district, the land disputed between PT. Emha and the Sekar Rukun village group in Sei Suka district, as the agreement on the right of use of enterprise and the status of land is part of the provisions of the legislation of agricultural law. This is because of the land that has long been abandoned and not taken over by the government, which eventually led to a dispute between PT. Emha, the owner of the rights to enterprise, and the peasant group. However, PT Emha had difficulty cultivating and leveling the disputed land because the government did not state that the land had been given to them. As a result, the settlement of this dispute the researchers recommended through government policy with an effort to arrange land indicated transferred according to article 1 paragraph 5 of the Regulations of the Head of the National Farming Agency No. 4 Year 2010 on the Procedures for the Procurement of Land Displaced in accordance with the Act No. 5 Year 1960 on the provisions of the Agricultural Trees article 28 paragraph; article 8 PP No. 40/1996 concerning the extension by the right holders of the enterprise which subsequently falls to the reference period of the right of use enterprise in article 8 pp 40 Year1966 HGU granted for the first time not longer than 35 years and can be extended for a maximum period of 25 years; as well as the Settlement of Disputes with the Use of Land Rights of Enterprise in land displaced, can be resolved by litigation process through the court or non-litigation out of court or often called alternative dispute resolution.