Pengaturan Rehabiltasi Bagi Pengguna Narkotika
(Antara Ekspektasi dan Realita)
Kata Kunci:
Rehabilitasi, Penegak Hukum, Narkotika, Penyalahgunaan, Kecanduan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang NarkotikaAbstrak
Rehabilitation arrangements for narcotics victims and narcotics users/addicts demonstrate the existence of legal policies that are capable of providing a deterrent effect. Unfortunately, this regulation still does not have a deterrent effect on law enforcement officials who appear to be defending criminals and not paying attention to the many victims who have fallen due to the effects of narcotics. Recently, several cases were discovered of law enforcement officers abusing rehabilitation efforts as a business opportunity. Illegal practices regarding the sale of narcotics still occur behind bars even in rehabilitation. Those involved in this distribution are called PSK (Traveling Crystal Meth Dealers). This case was found to have occurred in Cipinang Class 1 Prison. This journal research uses normative research, namely a statutory approach.
Pengaturan rehabilitasi terhadap korban narkotika dan pemakai/pecandu narkotika menunjukkan adanya kebijakan hukum yang mampu memberikan efek jera. Sayangnya aturan ini tetap tidak memberikan efek jera aparat penegak hukum terlihat membela pelaku kejahatan dan tidak memperhatikan banyaknya korban yang telah berjatuhan akibat efek narkotika. Terbaru, ditemukan beberapa kasus mengenai aparat penegak hukum yang menyalahgunakan upaya rehabilitasi sebagai ladang bisnis. Praktik haram mengenai penjualan narkotika masih terjadi di balik jeruji besi bahkan dalam hal rehabilitasi. Mereka yang terlibat dalam penyebaran ini disebut PSK (Pedagang Sabu Keliling). Kasus tersebut ditemukan terjadi di Lapas Kelas 1 Cipinang. Penelitian jurnal ini menggunakan penelitian normatif yaitu pendekatan undang-undang.
