EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PERTAMBANGAN: STUDI PERBANDINGAN ANTARA INDONESIA DAN FILIPINA

Abstrak

Pengelolaan sumber daya alam di sektor pertambangan merupakan isu penting bagi negara kaya sumber daya seperti Indonesia dan Filipina. Kedua negara memiliki cadangan mineral dan batu bara yang besar, menjadikan pertambangan sektor vital dalam perekonomian. Namun, pengelolaan yang buruk dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, konflik sosial, dan ketidakadilan ekonomi. Studi ini menganalisis perbandingan hukum dan metode pengelolaan sumber daya alam di sektor pertambangan antara Indonesia dan Filipina, serta mengidentifikasi faktor-faktor keberhasilan dan kegagalan. Menggunakan metode kualitatif dan studi kasus, data primer dikumpulkan dari undang-undang dan kasus terkait, sementara data sekunder dari literatur ilmiah. Studi ini menemukan bahwa kedua negara menghadapi tantangan serupa dalam penerapan hukum lingkungan, pengakuan hak masyarakat adat, dan konsep pembangunan berkelanjutan. Di Indonesia, hukum negara sering meminggirkan masyarakat adat, sedangkan di Filipina, meskipun undang-undang ada, implementasinya terhambat. Keduanya juga menghadapi masalah penegakan hukum yang tidak konsisten dan korupsi. Kesimpulannya, meski ada upaya untuk mengatur pemanfaatan sumber daya alam secara bertanggung jawab, masih terdapat kesenjangan besar dalam penegakan hak-hak masyarakat adat. Diperlukan perbaikan kebijakan yang lebih inklusif dan penegakan standar yang lebih ketat untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

Natural resource management in the mining sector is an important issue for resource-rich countries like Indonesia and the Philippines. Both countries have large mineral and coal reserves, making mining a vital sector in the economy. However, poor management can lead to environmental damage, social conflict and economic injustice. This study analyzes a comparison of natural resource management laws and methods in the mining sector between Indonesia and the Philippines, and identifies success and failure factors. Using qualitative methods and case studies, primary data was collected from relevant laws and cases, while secondary data from scientific literature. The study found that both countries face similar challenges in the application of environmental law, recognition of indigenous peoples' rights, and the concept of sustainable development. In Indonesia, state laws often marginalize indigenous peoples, while in the Philippines, although laws exist, their implementation is hampered. Both also face issues of inconsistent law enforcement and corruption. In conclusion, despite efforts to regulate the responsible use of natural resources, there are still large gaps in the enforcement of indigenous peoples' rights. Improved policies that are more inclusive and stricter enforcement of standards are needed to support sustainable development.