KEPASTIAN HUKUM PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI HAK ATAS SEBIDANG TANAH DI BAWAH TANGAN TELAH DI WAARMERKING YANG TIDAK DAPAT DIPROSES PERALIHAN HAKNYA OLEH KANTOR PERTANAHAN

Abstrak

Pembahasan mengenai Kepastian Hukum Perjanjian Pengikatan Jual Beli Hak Atas Sebidang Tanah Dibawah Tangan Telah Di Waarmerking Dan Tidak Dapat Dilakukan Peralihan Haknya. Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif. Pembuktian perjanjian pengikatan jual beli yang telah di Waarmerking, artinya kekuatan hukum dalam pembuktiannya akan lebih sempurna apabila para pihak mengakui kebenaran tanda tangannya masing-masing, dengan kata lain surat tersebut didaftarkan semata-mata bertujuan agar keberadaan surat tersebut diakui oleh negara. Waarmerking adalah tindakan notaris yang melakukan pembukuan dan pencatatan nomor akta dibawah tangan yang dilakukan oleh para pihak terkait. Kepastian hukum perjanjian pengikatan jual beli hak atas sebidang tanah dibawah tangan yang telah di Waarmerking dalam Pasal 37 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah hanya dapat dilakukan di atas tanah yang dimiliki berdasarkan hak atas tanah yang dibuktikan dengan Akta Jual Beli yang dibuat dihadapan PPAT.

Discussion on the Legal Certainty of a Binding Agreement for the Sale and Purchase of Rights to a Plot of Land Underhand That Has Been Waarmerked and the Rights Cannot Be Transferred. Research conducted using the normative legal method. Proof of a binding agreement for the sale and purchase that has been Waarmerked, meaning that the legal force in its proof will be more perfect if the parties acknowledge the truth of their respective signatures, in other words the letter is registered solely for the purpose of the existence of the letter being recognized by the state. Waarmerking is a notary's action in bookkeeping and recording the number of the private deed carried out by the related parties. The legal certainty of a binding agreement for the sale and purchase of rights to a plot of land underhand that has been Waarmerked in Article 37 paragraph (1) of PP Number 24 of 1997 concerning land registration can only be carried out on land owned based on land rights as evidenced by a Deed of Sale and Purchase made before a PPAT.