EVALUASI PENERAPAN SANKSI PADA PELANGGAR PASAL 122 HURUF A UNDANG – UNDANG KEIMIGRASIAN

Abstrak

Imigrasi memiliki fungsi dalam hal penegakan hukum keimigrasian. Penegakan hukum merupakan bagian integral dari kedaulatan negara yang bertujuan untuk menjaga stabilitas nasional, termasuk dalam pengawasan terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan sanksi terhadap pelanggar Pasal 122 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. yang mengatur tindak pidana keimigrasian berupa orang asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan izin tinggal. Namun, dalam praktiknya, banyak pelanggaran terhadap pasal ini yang justru hanya dijatuhi tindakan administratif seperti deportasi atau pencantuman dalam daftar cekal, tanpa melalui proses pidana sebagaimana mestinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas penerapan sanksi pidana sesuai amanat undang-undang serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi kendala dalam implementasinya. Melalui pendekatan yuridis normatif dan analisis terhadap studi kasus yang terjadi di lapangan, ditemukan bahwa penerapan sanksi pidana sering kali terhambat oleh kendala teknis, lemahnya koordinasi antar-instansi, hingga pertimbangan politis dan HAM. Konsekuensinya, tujuan hukum untuk memberikan efek jera dan menjaga kedaulatan negara menjadi tidak optimal. Oleh karena itu, perlu adanya reformulasi kebijakan dan penguatan penegakan hukum agar penerapan sanksi terhadap pelanggaran keimigrasian dapat berjalan lebih tegas dan konsisten sesuai ketentuan yang berlaku. Serta diperlukan pelatihan khusus terhadap PPNS Keimigrasian untuk mendukung proses penyidikan.

Immigration has a function in terms of immigration law enforcement. Law enforcement is an integral part of state sovereignty that aims to maintain national stability, including in the supervision of foreigners in Indonesian territory. This study aims to evaluate the application of sanctions against violators of Article 122 letter a of Law Number 6 of 2011 concerning Immigration. which regulates immigration crimes in the form of foreigners who deliberately abuse or carry out activities that are not in accordance with the residence permit. However, in practice, many violations of this article are only imposed administrative actions such as deportation or inclusion on the prohibited list, without going through the proper criminal process. This study aims to evaluate the effectiveness of the implementation of criminal sanctions according to the mandate of the law and identify factors that are obstacles in its implementation. Through a normative juridical approach and analysis of case studies that occurred in the field, it was found that the application of criminal sanctions is often hampered by technical constraints, weak inter-agency coordination, and political and human rights considerations. Consequently, the purpose of the law to provide a deterrent effect and maintain state sovereignty is not optimal. Therefore, there is a need for policy reformulation and strengthening of law enforcement so that the application of sanctions against immigration violations can run more firmly and consistently in accordance with applicable regulations. And special training is needed for the Immigration PPNS to support the investigation process.