PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK DESAIN INDUSTRI TERHADAP PELANGGARAN DESAIN INDUSTRI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI

Abstrak

Desain industri merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual yang perlu mendapatkan Perlindungan hukum dari negara agar meningkatkan kreasi pendesain yang akan memicu pembangunan ekonomi negara. selain itu Perlindungan terhadap desain industri dapat mencegah dan mengurangi terjadinya pelanggaran atau sengketa dibidang desain industri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan terhadap pemegang hak desain industri dari pelanggaran desain industri serta bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa dibidang desain industri bedasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode Penelitian Hukum Normatif. yaitu untuk mengkaji suatu norma, aturan, doktrin, teori, dan bahan kepustakaan hukum untuk mencari solusi atas permasalahan yang sedang dibahas. Hasil dari penelitian ini yaitu untuk mendapat perlindungan hukum pemilik karya harus mengajukan permohonan pendaftaran desain industri kepada Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual dengan syarat harus memiliki unsur kebaruan (novelty). Dalam menyelesaikan sengketa desain industri bisa melalui jalur litigasi atau non litigasi. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu Perlindungan Desain Industri menganut sistem First to File system atau sistem pendaftar petama. Suatu Desain Industri dari suatu produk yang dimiliki tidak akan mendapatkan perlindungan hukum apabila tidak terdaftar. Dalam Mekanisme penyelesaian sengketa di bidang Desain Industri diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Pada ketentuan Bab VIII menyangkut penyelesaian terhadap sengketa desain dari segi perdata, sedangkan pada Bab X dan Bab XI menyangkut penyelesaian sengketa desain dari segi pidana.

Industrial design is part of Intellectual Property Rights that need to get legal protection from the state in order to increase designer creations that will trigger the country's economic development. In addition, the protection of industrial design can prevent and reduce the occurrence of violations or disputes in the field of industrial design. The purpose of this study is to find out how to protect industrial design rights holders from industrial design violations and how the dispute resolution mechanism in the field of industrial design is based on Law Number 31 of 2000 concerning Industrial Design. In this study, the author uses the Normative Law Research method. That is to examine a norm, rule, doctrine, theory, and legal literature material to find solutions to the problems being discussed. The result of this study is that in order to get legal protection, the owner of the work must submit an application for registration of industrial design to the Directorate General of Intellectual Property Rights on the condition that it must have an element of novelty. In resolving industrial design disputes, it can be through litigation or non-litigation channels. The conclusion of this study is that Industrial Design Protection adheres to the First to File system or first registrant system. An Industrial Design of a product owned will not get legal protection if it is not registered. The dispute resolution mechanism in the field of Industrial Design is specifically regulated in Law Number 31 of 2000 concerning Industrial Design. The provisions of Chapter VIII concern the settlement of design disputes from a civil perspective, while Chapter X and Chapter XI concern the settlement of design disputes from a criminal perspective.