TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENCANTUMAN KLAUSULA EKSONERASI PADA PERJANJIAN BAKU ANTARA PELAKU USAHA DENGAN KONSUMEN

Abstrak

Pencantuman klausula eksonerasi pada perjanjian baku sangat merugikan pihak konsumen. Dalam KUHPerdata dan UU Perlindungan Konsumen tidak secara eksplisit (tidak secara gamblang dan tegas) dalam mengatur pencantuman klausula eksonerasi pada perjanjian baku antara pelaku usaha dengan konsumen yang menyebabkan terjadinya suatu kekaburan norma mengenai klausula eksonerasi yang membuat para pelaku usaha tetap dengan leluasa mencantumkan klausula eksonerasi pada perjanjian baku mereka dengan konsumen. Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan pengaturan pencantuman klausula eksonerasi pada perjanjian baku antara pelaku usaha dengan konsumen diatur dalam Pasal 1493 KUHPerdata, namun Pasal 1494 membatasi penggunaan klausula tersebut dengan menetapkan bahwa klausula eksonerasi tidak dapat menghapus tanggung jawab yang timbul. Sementara itu, UU Perlindungan Konsumen melalui Pasal 18 ayat (1) UUPK secara tegas melarang pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian yang dapat merugikan konsumen. Akibat hukum dari pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian baku yang merugikan konsumen, menurut UUPK adalah bahwa pelanggaran terhadap Pasal 18 ayat (1) dapat mengakibatkan perjanjian tersebut batal demi hukum. Sifat batal demi hukum dari perjanjian baku yang mengandung klausula eksonerasi tidak berlaku otomatis. Berdasarkan Pasal 1266 jo 1267 KUHPerdata, pembatalan harus melalui putusan pengadilan. Oleh karena itu, konsumen yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.

The inclusion of exoneration clauses in standard agreements is very detrimental to consumers. The Civil Code and the Consumer Protection Law do not explicitly (not clearly and unequivocally) regulate the inclusion of exoneration clauses in standard agreements between business actors and consumers which causes a blurring of norms regarding exoneration clauses which makes business actors continue to freely include exoneration clauses in their standard agreements with consumers. The type of research in this thesis is normative legal research. Normative research is library legal research carried out by examining library materials. The approaches used are the statutory approach, conceptual approach and case approach. The research results show that the regulations for including exoneration clauses in standard agreements between business actors and consumers are regulated in Article 1493 of the Civil Code, however Article 1494 limits the use of this clause by stipulating that exoneration clauses cannot eliminate the responsibilities that arise. Meanwhile, the Consumer Protection Law through Article 18 paragraph (1) UUPK strictly prohibits the inclusion of exoneration clauses in agreements that could harm consumers. According to the UUPK, the legal consequence of including an exoneration clause in a standard agreement that is detrimental to consumers is that a violation of Article 18 paragraph (1) can result in the agreement being null and void. The null and void nature of standard agreements containing exoneration clauses does not apply automatically. Based on Article 1266 in conjunction with 1267 of the Civil Code, cancellation must be through a court decision. Therefore, aggrieved consumers can file a lawsuit in court.