ANALISIS PENETAPAN SANKSI REHABILITASI TERHADAP TERDAKWA PECANDU NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 DI BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI BANTEN

Abstrak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 terdapat ketentuan tentang upaya rehabilitasi medis dan rehabilitas sosial bagi penyalahguna dan pecandu Narkotika. Rehabilitasi bagi pecandu Narkotika merupakan suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu Narkotika dari ketergantungannya, akan tetapi masih terdapat pecandu Narkotika yang tidak mendapatkan rekomendasi rehabilitasi melainkan diganjar dengan hukuman penjara. Metode penelitian yang dilakukan adalah metode penelitian Hukum Empiris Normatif, dengan melakukan wawancara terhadap pihak yang mengetahui permasalahan mengenai judul skripsi ini, dan dengan cara studi dokumen atau kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian adalah Badan Narkotika Nasional dalam memberikan penetapan rekomendasi rehabilitasi terhadap pecandu Narkotika mempertimbangkan hasil tes urine dan tingkat keparahan dalam penggunaan zat tersebut, serta melihat dari status hukumnya. Adapun kendala dalam pemberian rekomendasi rehabilitasi bahwa terdakwa terlibat langsung dengan jaringan peredaran gelap Narkotika, terdakwa merupakan residivis Narkotika dan barang bukti terdakwa melebihi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010.

Law Number 35 of 2009 contains provisions on medical rehabilitation and social rehabilitation efforts for narcotics abusers and addicts. Rehabilitation for Narcotics addicts is a treatment process to free Narcotics addicts from their dependence, but there are still Narcotics addicts who do not get a recommendation for rehabilitation but are rewarded with a prison sentence. The research method carried out is the Normative Empirical Law research method, by conducting interviews with parties who know the problem regarding the title of this thesis, and by way of document or literature study. Based on the results of the study, the National Narcotics Agency in providing rehabilitation recommendations for narcotics addicts considers the results of urine tests and the severity of the use of the substance, as well as looking at its legal status. As for the obstacles in providing rehabilitation recommendations that the defendant is directly involved in the illicit narcotics trafficking network, the defendant is a narcotics recidivist and the defendant's evidence exceeds the provisions of the Supreme Court Circular Letter Number 4 of 2010.