KEWENANGAN DAN PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYELESAIAN SENGKETA AGRARIA DI PROVINSI LAMPUNG

Abstrak

Penelitian ini mengkaji kewenangan dan peran peraturan daerah (Perda) dalam menangani sengketa agraria di Provinsi Lampung. Konflik agraria, terutama di Mesuji dan kawasan Register 45, telah menjadi perhatian serius, melibatkan masyarakat, perusahaan swasta, dan pemerintah. Konflik sering kali dipicu oleh permasalahan kepemilikan tanah dan ekspansi konsesi lahan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif serta studi kasus untuk mengeksplorasi bagaimana pemerintah daerah memanfaatkan Perda sebagai instrumen penyelesaian sengketa. Kendala dalam implementasi kebijakan, seperti tumpang tindih regulasi pusat-daerah, keterbatasan sumber daya, dan pengaruh kepentingan politik, juga dianalisis. Penelitian menyimpulkan bahwa harmonisasi antara kebijakan pusat dan daerah, peningkatan kapasitas pemerintah daerah, serta pelibatan aktif masyarakat adat dan lokal merupakan faktor kunci untuk menyelesaikan sengketa agraria secara adil dan berkelanjutan.

This study examines the authority and role of regional regulations (Peraturan Daerah or Perda) in resolving agrarian disputes in Lampung Province, focusing on the conflict-prone areas of Mesuji and Register 45. Agrarian conflicts in these areas arise from disputes between local communities, companies with land concessions, and the government, often revolving around land ownership, customary land (ulayat), and industrial forest use. Using a normative-juridical approach and case studies, the research investigates the limitations of local governments in implementing Perda to mediate conflicts and explores how overlapping regulations between national and local authorities hinder effective dispute resolution. The findings indicate that while regional regulations play a significant role in facilitating dialogues and mediation, several challenges persist, including regulatory conflicts, insufficient local government resources, and political or economic interests influencing outcomes. Moreover, the absence of specific Perda recognizing customary land rights exacerbates tensions. The study recommends improving policy harmonization between the national and regional levels, empowering local governments through increased capacity-building, and ensuring greater involvement of indigenous communities in land governance.