IMPLEMENTASI SISTEM KEKERABATAN MATRILINEAL MASYARAKAT HUKUM ADAT WESEI WEHALI DI KABUPATEN MALAKA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT WARIS

Abstrak

Sistem kekerabatan matrilineal adalah sistem kekerabatan yang  menarik garis keturunan dari pihak ibu. Anak kemudian akan terhubung dengan sang ibu, termasuk terhubung dengan kerabat ibunya, berdasarkan kepada garis keturunan perempuan secara unilateral. Dalam hubungannya dengan konsep hukum adat waris berarti bahwa peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan (mewariskan) serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (immateriale goederen) dari suatu angkatan manusia (generatie) kepada keturunannya menurut sistem kekerabatan matrilineal. Selanjutnya bahwa problematika system pewarisan dalam masyarakat hukum adat Wesei Wehali di Kabupaten Malaka nampak terjadi dalam penyimpangan pewarisan jabatan atau kedudukan adat menurut sistem kekerabatan matrilinealnya. Penelitian ini mengangkat dua isu hukum mengenai implementasi sistem kekerabatan matrilineal dan pewarisannya. Dimana isu hukum pertama menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi eksistensi dan perkembangan sistem kekerabatan matrilineal. Isu hukum kedua mengenai pengimplementasian pewarisan secara sistem kekerabatan matrilineal dalam masyarakat hukum adat Wesei Wehali di Kabupaten Malaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akibat kekosongan norma hukum dan pengaruh faktor-faktor eksternal maupun internal dalam kehidupan masyarakat hukum adat ikut meresistansi eksistensi dan perkembangan sistem kekerabatan matrilineal. Sedangkan mengenai pengimplementasian sistem kekerabatan matrilineal dan pewarisannya dalam kehidupan mayarakat hukum adat Wesei Wehali, menunjukkan telah terjadi penyimpanagan sistem pewarisannya dalam hal pewarisan jabatan atau kedudukan adat. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, dengan metode desktriftif kualitatif yaitu dengan mengkaji dan menganalisa bahan-bahan serta issue-isue hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dielaborasi dengan bahan-bahan hukum sekunder lainnya. Sedangkan metode pendekatannya menggunakan pendekatan analisis konsep hukum, pendekatan perbandingan hukum, pendekatan kultural dan pendekatan sejarah. Tujuan penelitian ini untuk melakukan analisis terhadap issue hukum mengenai eksistensi dan pengimplementasian sistem kekerabatan matrilineal dan pewarisannya dalam kehidupan masyarakat hukum adat Wesei Wehali di Kabupaten Malaka. Berdasarkan penelitian ini konsep pewarisan dalam kehidupan masyarakat hukum adat Wesei Wehali berdasarkan sistem kekerabatan matrilineal yang dianutnya. Dengan hasil penelitian ini bahwa sesuai konsep sistem kekerabaran matrilineal dan konsep norma hukum adat waris, pengimplementasian pewarisan dalam masyarakat hukum adat Wesei Wehali sudah menyimpang dari konsep sistem kekerabaran matrilineal secara murni. Penelitian ini juga memberikan saran bahwa mengakomodir pengaturan pengimplementasian sistem kekerabatan matrilineal beserta pewarisannya ke dalam peraturan perundang-undangan atsau hukum positif di Indonesia perlu direspon pemerintah Indonesia dengan cermat. Selain itu juga msyarakat hukum adat Wesei Wehali di Kabupaten Malaka harus kembali menerapkan sistem pewarisannya menurut sistem kekerabatan matrilineal secara murni sehingga tidak menimbulkan konflik.

The matrilineal kinship system is a kinship system that draws lineage from the mother's side. The child will then be connected to the mother, including connecting with the mother's relatives, based on the female lineage unilaterally. In relation to the concept of customary law, inheritance means that the regulations that govern the process of passing on (inheriting) and passing on property and intangible goods (immateriale goederen) from a human race (génération) to its descendants according to the matrilineal kinship system. Furthermore, the problem of the inheritance system in the Wesei Wehali customary law community in Malacca Regency appears to occur in the deviation of inheritance of customary positions or positions according to the matrilineal kinship system. This research raises two legal issues regarding the implementation of the matrilineal kinship system and its inheritance. Where the first legal issue analyzes the factors that affect the existence and development of the matrilineal kinship system. The second legal issue is regarding the implementation of inheritance through the matrilineal kinship system in the Wesei Wehali customary law community in Malacca Regency. The results of this study show that due to the vacuum of legal norms and the influence of external and internal factors in the lives of customary law communities, the existence and development of the matrilineal kinship system is resisted. Meanwhile, regarding the implementation of the matrilineal kinship system and its inheritance in the life of the Wesei Wehali customary law community, it shows that there has been a deviation of the inheritance system in terms of inheritance of customary positions or positions. This research uses a type of normative legal research, with a qualitative descriptive method, namely by examining and analyzing legal materials and issues based on applicable laws and regulations, which are elaborated with other secondary legal materials. Meanwhile, the approach method uses a legal concept analysis approach, a comparative legal approach, a cultural approach and a historical approach. The purpose of this study is to analyze legal issues regarding the existence and implementation of the matrilineal kinship system and its inheritance in the life of the Wesei Wehali customary law community in Malacca Regency.  Based on this research, the concept of inheritance in the life of the Wesei Wehali customary law community is based on the matrilineal kinship system that it adheres to. With the results of this study, according to the concept of the matrilineal kinship system and the concept of inheritance law norms, the implementation of inheritance in the Wesei Wehali customary law community has deviated from the concept of the matrilineal kinship system purely. This study also suggests that accommodating the arrangements for the implementation of the matrilineal kinship system and its inheritance into laws and regulations and positive laws in Indonesia need to be responded to carefully by the Indonesian government. In addition, the Wesei Wehali customary law community in Malacca Regency must re-implement its inheritance system according to the matrilineal kinship system purely so as not to cause conflicts.