TRANSFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN MENUJU SMART GOVERNMENT MELALUI TEKNOLOGI REKAYASA INFORMATIKA

Abstrak

Transformasi tata kelola pemerintahan menuju konsep smart government merupakan respons terhadap dinamika perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat dalam mendukung efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis secara normatif peran strategis teknologi rekayasa informatika dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang cerdas (smart governance), serta mengidentifikasi tantangan normatif dan implementatif yang dihadapi dalam proses transformasi tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan menelaah regulasi nasional yang relevan, seperti Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta dokumen kebijakan strategis lainnya. Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan teknologi rekayasa informatika dalam birokrasi pemerintahan tidak hanya menuntut kesiapan infrastruktur digital, tetapi juga pembaruan regulatif, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta komitmen kelembagaan yang kuat. Transformasi menuju smart government meniscayakan perubahan paradigma dari pemerintahan konvensional yang birokratis ke arah pemerintahan yang adaptif, terbuka, dan berbasis data. Dengan demikian, teknologi rekayasa informatika bukan sekadar instrumen teknis, melainkan fondasi utama dalam restrukturisasi sistem tata kelola pemerintahan yang modern, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan publik.

The transformation of governance toward the concept of smart government is a response to the rapid advancement of information and communication technology in supporting efficiency, transparency, and accountability in public administration. This study aims to normatively analyze the strategic role of information engineering technology in realizing intelligent governance (smart governance) and to identify the normative and implementation challenges encountered during the transformation process. This research employs a normative juridical approach by examining relevant national regulations, such as Presidential Regulation No. 95 of 2018 on the Electronic-Based Government System (SPBE), Law No. 23 of 2014 on Regional Government, and other strategic policy documents. The findings reveal that the implementation of information engineering technology within government bureaucracy requires not only digital infrastructure readiness but also regulatory reform, human resource capacity building, and strong institutional commitment. The transition toward smart government demands a paradigm shift from conventional bureaucratic governance to adaptive, open, and data-driven administration. Thus, information engineering technology is not merely a technical tool but serves as a foundational pillar in restructuring modern governance systems that are participatory, transparent, and responsive to public needs.