TINJAUAN YURIDIS WANPRESTASI KETERLAMBATAN PENGIRIMAN BARANG DI JASA EKSPEDISI J&T EXPRESS PEKANBARU

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perkembangan teknologi yang pesat yang berdampak langsung pada pola transaksi jual beli di masyarakat. Kondisi ini mendorong lahirnya berbagai platform toko online (marketplace) yang kemudian diikuti oleh pertumbuhan jasa ekspedisi yang menawarkan layanan pengiriman barang cepat dengan harga terjangkau. Namun dalam pelaksanaannya, seringkali terjadi keterlambatan pengiriman barang yang merugikan konsumen. Hal ini menimbulkan persoalan hukum mengenai tanggung jawab jasa ekspedisi atas keterlambatan tersebut. Dasar hukum yang relevan dalam hal ini adalah Pasal 1243 KUHPerdata mengenai wanprestasi. Tujuan dari penelitian ini adalah: pertama, untuk mengetahui ketentuan mengenai jangka waktu pengiriman pada J&T Express. Kedua, untuk mengetahui akibat hukum dari keterlambatan sampainya barang ke tangan konsumen.  Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis sosiologis, yaitu pendekatan hukum yang melihat hukum sebagai suatu kenyataan sosial yang hidup di masyarakat. Penelitian ini menggunakan data primer berupa wawancara dengan konsumen dan pihak ekspedisi, serta data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan data tersier seperti kamus dan ensiklopedia hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi lapangan dan studi kepustakaan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa estimasi waktu pengiriman yang dijanjikan oleh J&T Express seringkali tidak sesuai dengan yang ditawarkan. Estimasi tersebut merupakan bentuk janji layanan yang semestinya dipenuhi oleh pihak ekspedisi. Namun pada kenyataannya, sering terjadi keterlambatan pengiriman yang tidak sesuai dengan estimasi, yang menunjukkan adanya pelanggaran terhadap kewajiban kontraktual. Keterlambatan pengiriman yang menyebabkan kerugian bagi konsumen dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata, yang mewajibkan pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi. J&T Express bertanggung jawab secara hukum atas keterlambatan, kecuali dapat membuktikan bahwa keterlambatan tersebut terjadi karena keadaan memaksa (force majeure) atau bukan karena kelalaian. Dalam hal ini, berlaku prinsip tanggung jawab berdasarkan praduga (presumption of liability), di mana beban pembuktian berada pada pihak ekspedisi.

This research is prompted by the rapid advancement of technology, which has significantly transformed patterns of commercial transactions within society. Such developments have fostered the proliferation of online marketplaces, subsequently followed by the emergence of numerous courier service providers offering expedited delivery services at competitive rates. Nevertheless, in practice, delivery delays frequently occur, resulting in consumer losses and raising legal concerns regarding the liability borne by courier service providers. The applicable legal framework in this context is Article 1243 of the Indonesian Civil Code (KUHPerdata), which governs breaches of contract (wanprestasi).The primary objectives of this study are: first, to examine the regulatory provisions concerning delivery timeframes as implemented by J&T Express; and second, to analyze the legal implications arising from delays in the delivery of goods to consumers.  This study adopts a socio-legal (yuridis sosiologis) approach, which views law not merely as a set of normative rules but as a dynamic institution operating within a societal context. The research employs both primary data—gathered through interviews with affected consumers and representatives of courier services—and secondary data derived from statutory regulations, legal literature, and tertiary sources such as legal dictionaries and encyclopedias. Data collection is conducted through a combination of field studies and comprehensive literature review. The findings of this study indicate that the delivery time estimations provided by J&T Express constitute a form of service commitment, serving as a reference point for consumers in selecting delivery services. These estimations, therefore, carry contractual significance and must be fulfilled accordingly. However, empirical observations reveal frequent deviations from the promised timeframes, thereby indicating a failure to perform contractual obligations. Such delays, when resulting in consumer losses, may be classified as a breach of contract under Article 1243 of the Civil Code, which obliges the defaulting party to compensate for damages incurred. Legal responsibility remains with the courier service provider unless it can be demonstrated that the delay was caused by force majeure or occurred without any element of negligence. In this regard, the principle of presumption of liability applies, whereby the burden of proof rests with the courier company.