PENERAPAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI BERDASARKAN PEMBUBARAN PARTAI POLITIK DALAM SISTEM HUKUM EROPA KONTINENTAL DAN ANGLO-SAXON

Abstrak

Sistem hukum Indonesia dipengaruhi oleh dua tradisi besar, yaitu Eropa Kontinental yang berbasis pada kodifikasi hukum dan Anglo-Saxon yang mengutamakan preseden serta fleksibilitas interpretasi hukum. Mahkamah Konstitusi sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman memiliki kewenangan utama dalam menguji undang-undang dan memutus pembubaran partai politik, suatu kewenangan yang mencerminkan perpaduan dari kedua sistem hukum tersebut. Studi ini menganalisis bagaimana pengaruh kedua sistem hukum tersebut terhadap kekuasaan kehakiman, dengan fokus pada peran Mahkamah Konstitusi dalam pembubaran partai politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem Eropa Kontinental mendominasi aspek normatif dalam pembubaran partai politik, sementara prinsip Anglo-Saxon berperan dalam fleksibilitas interpretasi hukum oleh Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, sistem hukum Indonesia mengadopsi pendekatan hibrida yang mengakomodasi kepastian hukum serta perlindungan hak konstitusional dalam sistem demokrasi.

Indonesia's legal system is influenced by two major traditions: the Continental European system, which is based on legal codification, and the Anglo-Saxon system, which emphasizes precedent and flexibility in legal interpretation. As part of the judiciary, the Constitutional Court holds primary authority in judicial review and the dissolution of political parties, reflecting a fusion of these two legal traditions. This study examines the impact of both legal systems on judicial power, focusing on the Constitutional Court's role in political party dissolution. The findings indicate that the Continental European system predominantly influences the normative aspects of political party dissolution, while the Anglo-Saxon principles contribute to the flexibility of legal interpretation by the Constitutional Court. Thus, Indonesia's legal system adopts a hybrid approach that accommodates legal certainty while protecting constitutional rights in a democratic system.