MEKANISME CROWDFUNDING SEBAGAI METODE PENANAMAN MODAL ASING DALAM KERANGKA HUKUM INDONESIA

Abstrak

Untuk mengorkestrasi perekonomian secara cepat maka dibutuhkan modal yang tentunya sangat besar agar suntikan ataupun investasi terhadap pertumbuhan ekonomi semakin lebih baik. Dengan membaiknya pertumbuhan ekonomi maka Indonesia dapat menjadi negara maju secepatnya dan Hal ini tentu dapat tercapai bila terdapat penanaman modal asing yang banyak di Indonesia. Selanjutnya dari sektor usaha mikro kecil dan menengah dengan adanya investor asing ini akan mendorong terciptanya peluang kerja sama serta peluang ekspor yang baik antar pelaku usaha. Dengan begitu maka pertumbuhan ekonomi mikro dan juga dilihat ekonomi pada masyarakat bawah akan menjadi lebih aktif sehingga berdampak positif terhadap perkembangan perekonomian. Persoalannya kemudian, model crowdfunding sekuritas pada akhirnya tidak hanya dapat diakses oleh investor dalam negeri, tetapi juga investor asing atau investor asing. Hal ini kemudian menimbulkan persoalan hukum terkait permasalahan di atas, yaitu sejauh mana regulasi investasi digital asing melalui sekuritas crowdfunding di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yakni dengan mengkaji segala asas dan peraturan yang berlaku melalui analisa objektif terhadap setiap norma yang ada di dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan berbagai pendekatan diantaranya pendekatan perundang-undangan, kemudian pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Terdapat dua kesimpulan dalam penelitian ini diantaranya adalah Kesimpulan pertama, pengaturan investasi digital asing melalui Securities Crowdfunding (SCF) di Indonesia saat ini dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok regulasi, yaitu kelompok UU 3/2022 beserta aturan turunannya dan kelompok regulasi yang diatur oleh OJK di bidang SCF. Kelompok pertama belum mengatur secara jelas mengenai lembaga yang berwenang mengelola penanaman modal asing melalui mekanisme crowdfunding, sedangkan kelompok kedua sudah mengatur alur penempatan pada pengelolaan penanaman modal asing. Kesimpulan kedua adalah perlindungan dan pengelolaan risiko hukum investasi digital asing melalui SCF pada kelompok regulasi pertama masih belum jelas dalam peraturan yang ada, sedangkan pengelolaan risiko hukum investasi digital asing di Indonesia dengan skema SCF telah diatur. pada kelompok peraturan kedua. Perlu digarisbawahi bahwa perlindungan hukum pada kelompok peraturan kedua ini belum cukup karena belum mengatur secara jelas skema penyelesaian para pihak secara menyeluruh selain kesepakatan para pihak.

To orchestrate the economy quickly, capital is needed which is of course very large so that injections or investments in economic growth can be better. By improving economic growth, Indonesia can become a developed country as soon as possible and this can certainly be achieved if there is a lot of foreign investment in Indonesia. Furthermore, in the micro, small and medium enterprise sector, the presence of foreign investors will encourage the creation of good cooperation and export opportunities between business actors. In this way, microeconomic growth and also economic growth in lower society will become more active, thereby having a positive impact on economic development. The problem then is that the securities crowdfunding model will ultimately not only be accessible to domestic investors, but also foreign investors or international investors. This then raises legal issues related to the problem above, namely the extent of regulation of foreign digital investment through crowdfunding securities in Indonesia. This research uses a normative legal research method, namely by examining all applicable principles and regulations through objective analysis of each norm contained in the statutory regulations. This research uses various approaches including a statutory approach, then a conceptual approach, and a case approach. There are two conclusions in this research, including the first conclusion, the regulation of foreign digital investment through Securities Crowdfunding (SCF) in Indonesia can currently be grouped into two groups of regulations, namely the Law 3/2022 group and its derivative regulations and the group of regulations regulated by the OJK in the field of SCF. The first group has not yet clearly regulated the institutions authorized to manage foreign investment through crowdfunding mechanisms, while the second group has regulated the flow of placements in managing foreign investment. The second conclusion is that the protection and management of legal risk of foreign digital investment through SCF in the first group of regulations is still unclear in the existing regulations, while the management of legal risk of foreign digital investment in Indonesia using the SCF scheme has been regulated. in the second group of rules. It needs to be underlined that the legal protection in this second group of regulations is not sufficient because it does not clearly regulate the parties' overall settlement scheme other than the parties' agreement.