ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 138/PUU-VII/2009 BERDASARKAN ASAS IUS CURIA NOVITPermasalahan kewenangan dalam menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) menjadi sebuah permasalahan kontemporer dalam ranah Hukum Tata Negara Indo

Abstrak

Permasalahan kewenangan dalam menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) menjadi sebuah permasalahan kontemporer dalam ranah Hukum Tata Negara Indonesia yang menarik untuk dibahas berdasarkan perspektif Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945 yang menjadi konstitusi dasar negara, hal ini sebagai upaya revitalisasi kelimuan untuk menuju kearah perubahan yang lebih baik dan dinamis dalam ranah hukum. Sehingga besar harapan bahwa dari hasil kajian atau pembahasan permasalahan ini dapat menjadi sesuatu yang berguna bagi kita semua dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara di bawah naungan konsitusi yang mendekati keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini yaitu: pertama, untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum hak veto presiden terhadap rancangan undang-undang di Indonesia dan Amerika Serikat. Kedua, untuk mengetahui persamaan dan perbedaan hak veto presiden terhadap rancangan undang-undang di Indonesia dan Amerika Serikat. Ketiga, untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan hak veto presiden terhadap rancangan peraturan undang-undang di Indonesia dan Amerika Serikat. Metode penelitian pada skripsi ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Sifat dari penelitian skripsi ini adalah penelitian deskriptif yang menggambarkan secara sistematis, fakta dan karakteristik objek yang diteliti secara tepat. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer, sekunder dan tersier, Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama studi kepustakaan, merupakan teknik untuk mendapatkan data sekunder melalui dokumen-dokumen yang terkait engan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, lalu setelah data terkumpul kemudian dianalisis untuk ditarik kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 138/PUU-VII/2009 merupahkan suatu putusan yang membuka gerbang Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang yang membuat Mahkamah Konstitusi menambah sendiri kewenangannya padahal kewenangan Mahkamah Konstitusi telah diatur dalam Pasal 24C UUD NRI 1945, sehingga Putusan Mahkamah konstitusi tersebut membuat Fenomena two in one dalam pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang oleh Mahkamah Konstitusi dan Dewan Perwakilan Rakyat. Selain itu Mahkamah Konstitusi melalui putusan tersebut juga mengubah tekstual UUD NRI 1945 padahal hal tersebut merupahkan kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

The issue of authority in reviewing Government Regulations in Lieu of Laws (Perpu) is a contemporary problem in the realm of Indonesian Constitutional Law which is interesting to discuss based on the perspective of the 1945 Constitution which is the country's basic constitution, this is an effort to revitalize knowledge to move towards better change. and dynamic in the legal realm. So there is great hope that the results of the study or discussion of this problem can become something useful for all of us in carrying out national and state life under the auspices of a constitution that approaches justice for all Indonesian people. The purpose of writing this thesis is: first, to find out how the legal regulation of the presidential veto right on draft laws in Indonesia and the United States is. Second, to find out the similarities and differences in the presidential veto right to draft laws in Indonesia and the United States. Third, to find out the advantages and disadvantages of the president's veto right to draft legal regulations in Indonesia and the United States. The research method in this thesis uses normative juridical research, namely research that focuses on examining the application of rules or norms in positive law. The nature of this thesis research is descriptive research that systematically describes the facts and characteristics of the object being studied accurately. The data sources used are primary, secondary and tertiary data sources. The data collection method used in this research is firstly literature study, which is a technique for obtaining secondary data through documents related to the problem, objectives and benefits of research, then after the data collected and then analyzed to draw conclusions. Based on the research results, Constitutional Court Decision No. 138/PUU-VII/2009 is a decision that opens the gates for reviewing government regulations in lieu of laws which makes the Constitutional Court increase its own authority even though the authority of the Constitutional Court has been regulated in Article 24C of the 1945 Constitution, so that the Constitutional Court's decision creates a two-in-one phenomenon in testing. Government Regulation in Lieu of Law by the Constitutional Court and the House of Representatives. Apart from that, the Constitutional Court through this decision also changed the textual content of the 1945 Constitution, even though this is within the authority of the People's Consultative Assembly.