TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENANGANAN ANAK YANG TERLIBAT TINDAK PIDANA NARKOTIKA BERDASARKAN SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI BENGKULU

Abstrak

Penanganan anak yang terjerat dalam kasus perbuatan melanggar hukum terkait narkotika memerlukan pendekatan ketentuan hukum yang berlandaskan pada perlindungan hak-hak anak mengacu pada prinsip yang telah diatur ketentuannya dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menelusuri  proses penanganan terhadap anak yang tersangkut perbuatan melanggar hukum narkotika di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, dan mengenali  berbagai kendala  yang terjadi selama proses peradilannya.Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris, dengan studi kasus untuk melihat penerapan hukum di lapangan. Penelitian ini didukung oleh kajian pustaka, wawancara dengan aparat penegak hukum, serta analisis terhadap putusan pengadilan. Fokus utama dari penelitian ini adalah proses peradilan anak yang ditempuh melalui jalur pengadilan formal, bukan melalui mekanisme diversi, namun tetap mengacu pada prinsip keadilan restoratif dan pemulihan bagi anak. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa meskipun terdapat niat untuk melindungi anak dalam proses hukum, praktiknya di Pengadilan Negeri Bengkulu lebih banyak diselesaikan melalui jalur peradilan formal daripada melalui upaya diversi. Adapun hambatan yang ditemukan mencakup keterbatasan sarana rehabilitasi, kurangnya pemahaman masyarakat, serta kesulitan dalam memberikan edukasi terkait penanganan anak yang tersangkut perkara pidana.Maka dari itu, penelitian ini merekomendasikan adanya penguatan sistem pengawasan pada anak yang tersangkut dengan hukum, evaluasi terhadap mekanisme proses penyelesaiannya, serta peningkatan fasilitas rehabilitasi guna mewujudkan penegakan norma hukum yang lebih optimal berdasarkan pada asas-asas yang terdapat dalam SPPA.

Addressing cases involving children in narcotics-related offenses necessitates a legal approach that prioritizes the protection of children’s rights, as outlined in the Juvenile Criminal Justice System (SPPA). This research seeks to analyze the procedures for handling juvenile narcotics offenders within the jurisdiction of the Bengkulu District Court and to explore the challenges faced during the legal proceedings.An empirical juridical approach is applied in this study, utilizing a case study method to observe the implementation of relevant legal norms in practice. This is complemented by a review of legal literature, interviews with law enforcement personnel, and an analysis of judicial rulings. The research centers on court-based handling of juvenile cases, emphasizing judicial processes rather than diversion mechanisms, while still incorporating restorative justice principles and efforts toward recovery.The study reveals that although measures to safeguard the rights of minors exist, the judicial process at the Bengkulu District Court predominantly leans toward formal adjudication rather than diversion. The study identifies several key issues, such as the lack of adequate rehabilitation facilities, limited public understanding, and obstacles in raising community awareness regarding the appropriate treatment of juvenile offenders.Based on these findings, the research recommends the enhancement of monitoring and evaluation systems for juvenile justice, as well as improvements in rehabilitation services. These steps are crucial to ensure a more effective and principled approach in handling children involved in narcotics offenses, in alignment with the objectives of the SPPA.