TANGGUNG JAWAB HAKIM DALAM MENANGGAPI MEMORI BANDING ATAS PERKARA HUKUM PIDANA

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang prosedur dan ketentuan yang harus dipatuhi agar permohonan banding dalam perkara pidana dapat diterima dan diproses oleh Pengadilan Tinggi, serta tanggung jawab hakim dalam menangani memori banding. Masalah yang diangkat adalah (1) Apa saja prosedur dan ketentuan yang harus dipatuhi agar permohonan banding dapat diterima dan diproses oleh Pengadilan Tinggi? dan (2) Bagaimana tanggung jawab hakim dalam menangani memori banding perkara pidana? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur dan ketentuan yang harus dipatuhi dalam pengajuan banding serta memahami peran hakim dalam menangani memori banding perkara pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Penelitian ini menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan lainnya terkait mekanisme banding. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengajuan banding harus memenuhi prosedur dan ketentuan yang telah diatur, di antaranya pengajuan harus dilakukan dalam jangka waktu 14 hari setelah putusan pengadilan tingkat pertama dan memori banding serta kontra memori banding harus disampaikan dengan lengkap. Hakim di Pengadilan Tinggi memiliki tanggung jawab besar dalam memeriksa dan menilai memori banding dengan mempertimbangkan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini menyimpulkan bahwa mekanisme banding merupakan instrumen penting dalam memastikan keadilan bagi pihak yang merasa dirugikan oleh putusan pengadilan tingkat pertama dan berfungsi sebagai kontrol terhadap keputusan tersebut.

This study discusses the procedures and requirements that must be followed for an appeal in criminal cases to be accepted and processed by the High Court, as well as the responsibilities of judges in handling the appeal memorandum. The research questions are: (1) What procedures and requirements must be met for an appeal to be accepted and processed by the High Court? and (2) What is the responsibility of judges in handling the appeal memorandum in criminal cases? The aim of this research is to understand the procedures and requirements for submitting an appeal and to examine the role of judges in handling appeal memoranda in criminal cases. The research uses a normative legal approach with legislative and conceptual frameworks. It analyzes relevant legal regulations, including the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP) and other laws related to the appeal mechanism. The findings of the study show that an appeal must adhere to specific procedures and requirements, including the submission within 14 days of the first-instance court ruling, and the appeal memorandum and counter-memorandum must be submitted in full. Judges in the High Court bear significant responsibility in reviewing and evaluating the appeal memorandum by considering the principles of justice, legal certainty, and utility to ensure the decision complies with applicable legal standards. The study concludes that the appeal mechanism is an essential tool for ensuring justice for parties dissatisfied with the first-instance court ruling and serves as a control over judicial decisions.