ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN PERKARA WANPRESTASI OLEH PT. MANDIRI TUNAS FINANCE TERHADAP DEBITUR

(Studi Putusan Perkara Nomor 52/Pdt.G.S/2023/PN Srg)

Abstrak

Operasi bisnis organisasi keuangan yang terutama berfokus pada penyediaan barang modal dan uang kepada masyarakat daripada menerima simpanan langsung dari masyarakat dikenal sebagai lembaga pembiayaan (finance). Rencana pembayaran cicilan membuat perjanjian sewa guna usaha kredit negatif menjadi pilihan yang layak bagi mereka yang mencari pembiayaan. Satu atau lebih subjek hukum dapat membuat perjanjian atau kontrak satu sama lain sesuai dengan syarat-syarat yang digariskan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mengikat mereka untuk melakukan kewajiban-kewajiban tertentu sehubungan dengan pokok perjanjian. Namun demikian, kegagalan untuk melaksanakan kewajiban, kecerobohan, atau ingkar janji dari salah satu pihak dapat mengakibatkan cedera janji (wanprestasi) dalam suatu perjanjian. Penelitian pendukung tesis ini menggunakan dua aliran pemikiran yang berbeda di bidang hukum: hukum normatif dan hukum empiris. Penelitian pendukung tesis ini menggunakan metode yuridis normatif dan yuridis empiris; yang pertama menggunakan bahan hukum primer (undang-undang, peraturan) dan sekunder (putusan pengadilan); dan yang kedua meneliti studi kasus putusan pengadilan, dalam hal ini putusan No. 52/Pdt.G.S/2023/PN.Srg. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam praktiknya, surat kuasa ditambahkan ke dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor dengan jaminan fidusia. Surat kuasa ini memberikan hak kepada penjual untuk mengambil kembali barang otomotif yang disewakan dari pembeli atau siapa pun, dengan atau tanpa bantuan pihak berwenang, dalam hal pembeli tidak dapat melakukan pembayaran cicilan. Sebagai hasilnya, barang akan diamankan.

The business operations of financial organizations that primarily focus on delivering capital goods and money to the public rather than taking direct deposits from the public are known as financing institutions (finance). Installment payment plans make negative credit leasing agreements a viable option for those seeking finance. One or more legal subjects may enter into an agreement or contract with one another in accordance with the terms outlined in Article 1320 of the Civil Code, which binds them to certain obligations with respect to the subject matter of the agreement. Nevertheless, failure to perform a duty, carelessness, or breach of promise on the side of one party might result in a promise harm (default) under an agreement. This thesis's supporting research made use of two distinct schools of thought in the field of law: normative law and empirical law. This thesis's supporting research draws from both normative and empirical juridical methods; the former makes use of primary (laws, regulations) and secondary (court decisions) legal materials; and the latter examines case studies of court decisions, in this instance decision 52/Pdt.G.S/2023/PN.Srg. The study's findings suggest that, in practice, a power of attorney is added to vehicle credit agreements with fiduciary guarantees. This power grants the seller the right to reclaim the leased automotive goods from the buyer or anyone else, with or without the help of authorities, in the event that the buyer is unable to make the installment payments. As a result, the goods are safeguarded.