POLITIK DINASTI PADA STRUKTURAL LEMBAGA NEGARA: ANALISIS TERHADAP DEMOKRASI DI INDONESIAN

Abstrak

Fenomenda yang terjadi pada Demokrasi dan struktur lembaga negara, khususnya politik dinasti Indonesia telah menjadi hal yang menarik. Tujuan dari jurnal ini adalah untuk melihat bagaimana budaya politik dinasti memengaruhi i demokrasi di Indonesia, serta bagaimana peran yang dimainkan oleh lembaga negara, partai politik, masyarakat sipil, dan media dalam mencegah dan menghentikan praktik-praktik ini. Pada penelitian ini mengidentifikasi bagaimana politik dinasti dapat merusak prinsip-prinsip demokrasi yang transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Budaya politik dinasti cenderung memperkuat oligarki dan mengurangi kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Hal ini didasarkan melalui pendekatan kualitatif dan analisis data sekunder. Kemudian lembaga negara dan partai politik sangat penting dalam membuat peraturan yang kuat untuk membatasi praktik politik dinasti. Selain itu, masyarakat sipil dan media bertanggung jawab untuk meningkatkan kesadaran publik tentang pelanggaran demokrasi dan mengawasinya. Jurnal ini menyimpulkan bahwa untuk membangun sistem demokrasi Indonesia yang lebih baik dan berkelanjutan, semua pemangku kepentingan harus bekerja sama untuk mewujudkan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

The phenomenon that occurred in Democracy and the structure of state institutions, especially the politics of the Indonesian dynasties, has become an interesting thing. The purpose of this journal is to look at how dynastic political culture affects the quality of democracy in Indonesia, as well as how the role played by state institutions, political parties, civil society, and the media in preventing and stopping these practices. This study identifies how dynastic politics can undermine the democratic principles of transparency, accountability, and community participation. Dynastic political culture tends to strengthen oligarchs and reduce public trust in the democratic process. This is based on a qualitative approach and secondary data analysis. Then state institutions and political parties are very important in making strong regulations to limit the practice of dynastic politics. In addition, civil society and the media are responsible for raising public awareness of violations of democracy and monitoring them. The journal concludes that to build a better and sustainable Indonesian democratic system, all stakeholders must work together to realize a government from the people, by the people, and for the people.