DARI POLITIK SIMBOLIK KE POLITIK SUBSTANSIAL: ANALISIS KRITIS TERHADAP ORIENTASI PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis kecenderungan politik pendidikan Islam di Indonesia yang masih bersifat simbolik dan belum berorientasi pada nilai-nilai substantif. Studi ini berupaya menjawab tiga pertanyaan utama: bentuk kebijakan pendidikan Islam yang mencerminkan politik simbolik, dampaknya terhadap kualitas pendidikan, serta bagaimana merumuskan pendekatan kebijakan yang lebih substansial. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif-kritis melalui kajian dokumen kebijakan, literatur pendidikan Islam, serta pemikiran para pemikir Muslim kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan Islam lebih menonjolkan citra religius melalui simbol dan formalisme administratif, sementara nilai-nilai transformatif seperti keadilan, ilmu, dan kemaslahatan kurang diutamakan. Kondisi ini menghambat perwujudan tujuan pendidikan Islam yang holistik. Penelitian ini menegaskan pentingnya peralihan menuju politik pendidikan yang lebih substansial berdasarkan prinsip Maqāṣid al-Syarī‘ah, integrasi ilmu, serta kolaborasi antara ulama, akademisi, dan pembuat kebijakan. Temuan ini diharapkan memberikan kontribusi pada rekonstruksi paradigma pendidikan Islam yang lebih bermakna dan berorientasi pada perubahan sosial.

This study aims to analyze the political dynamics of Islamic education in Indonesia, which remain largely symbolic rather than substantive. It specifically examines three key questions: the forms of educational policies that reflect symbolic politics, their impact on the quality of Islamic education, and strategies for developing policies that emphasize the practical application of Islamic values. This research employs a qualitative method with a descriptive–critical analytical approach by reviewing policy documents, scholarly literature, and contemporary Muslim intellectual thought. The findings reveal that Islamic education in Indonesia tends to prioritize religious imagery, administrative formalism, and symbolic identity over transformative values such as justice, knowledge, and public welfare. Such tendencies limit the ability of Islamic education to fulfill its foundational goals. The study highlights the need to shift toward substantial educational politics grounded in Maqāṣid al-Syarīʿah, integrative epistemology, and collaboration among scholars, intellectuals, and policymakers. This shift is essential for reconstructing a more meaningful paradigm of Islamic education that contributes to social transformation.